RADARSOLO.COM – Kebijakan work from anywhere (WFA) jadi pertimbangan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, menyiasati pemangkasan anggaran di 2026. Melalui konsep tersebut, pemkot optimistis mampu menghemat APBD hingga 31 persen.
Di temui di kompleks balai kota, kemarin (21/10), Wali Kota Solo Respati Ardi mengaku akan menimbang konsep WFA untuk dipraktikkan tahun depan. Skema ini perlu dicoba, seiring dana transfer ke daerah (TKD) yang disunat Rp 218 miliar. Upaya penghematan perlu dilakukan agar APBD 2026 tetap stabil.
Sasaran WFA yakni aparatur sipil negara (ASN) yang tidak berkaitan langsung dengan palayanan publik. Begitu juga upaya penghematan anggaran OPD, terutama yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan.
“Kami target setiap OPD (organisasi perangkat daerah) bisa turun. Minimal bisa 31 persen. WFA ini untuk (ASN) yang ngantor. Bukan untuk yang pelayanan,” ungkap Respati.
Andai WFA diterapkan, ASN disarankan ngantor di tempat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), rumah makan, hingga coffee shop yang masih terjangkau harganya. Upaya ini sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
“Kalau perlu WFA nanti bisa juga di hotel-hotel bintang tiga, yang harganya masih masuk daripada di kantor,” beber Respati.
Disinggung pengawasan WFA, efektivitasnya bisa diukur dari hasil kinerja ASN. Misalnya dalam sepekan mengerjakan apa dan apa hasilnya. Laporan itu bisa dimonitor setiap saat oleh masing-masing OPD.
“Pengawasan kinerja itu di-output pekerjaannya. Terpenting indikator kinerjanya beres. Ora (tidak) masalah ngantor atau tidak,” imbuh Respati.
Saat WFA berjalan, pemkot tinggal menghitung seberapa besar pengaruhnya terhadap upaya efisiensi. Indikatornya dari penyerapan per bulan, melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
"Saya menugaskan wakil wali kota (Astrid Widayani) untuk monev (monitoring dan evaluasi) penyerapan anggaran. Jadi, kebijakannya kami awasi. Nanti Mbak Astrid juga ikut mengawasi penyerapan anggarannya sampai mana,” ujar Respati.
Sementara itu, pemkot juga akan merasionalisasi pos operasional seperti makan, minum, rapat, listrik, dan transportasi. Proyeksinya, efisiensi ini bisa memangkas pengeluaran di tiap OPD hingga 10 persen. Kendati demikian, Respati menegaskan tidak akan memangkas anggaran hal berkaitan dengan pelayanan publik.
“Menyiasati efisiensi TKD, pemerintah kota harus merasionalisasi APBD 2026 agar posisinya berimbang. Makanya akan dikurangi dulu dengan penghematan biaya-biaya yang bersifat operasinal,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Budi Murtono. (ves/fer)
Editor : Niko auglandy