RADARSOLO.COM – Kepengurusan baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo menegaskan komitmennya untuk tetap kritis terhadap pemerintah daerah.
Meski berada dalam barisan koalisi KIMplus yang mengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini, PKS memastikan tidak akan segan memberikan teguran jika ada kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua DPD PKS Kota Solo, Abdul Kadir Audah, dalam kunjungan silaturahmi pengurus ke Kantor Jawa Pos Radar Solo, Jumat (7/11/2025) siang. Dalam diskusi dengan jajaran redaksi, mereka membahas perkembangan kinerja Pemerintah Kota Surakarta yang belum genap setahun dipimpin kepala daerah dan wakil kepala daerah baru.
“Media massa saya harap bisa menjadi mitra untuk menjaga demokrasi di Kota Solo agar aspirasi masyarakat tersalurkan dan terinformasi dengan baik mengenai kebijakan pemerintah. Fungsi transparansi informasi ini penting agar kinerja pemerintah bisa dievaluasi oleh masyarakat,” ujar Abdul Kadir Audah.
Menurutnya, media mainstream dan partai politik memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah tetap berjalan pada jalur kepentingan publik. PKS ingin menjadi mitra koalisi yang tidak hanya mengikuti arus, melainkan tetap menjunjung etika, norma, dan integritas.
“Jadi tidak sekadar berkoalisi. Jika ada kebijakan yang menciderai, mau tidak mau kami harus menegur Mas Wali dan Mbak Wawali,” tegasnya.
PKS juga mulai menyoroti sejumlah pekerjaan rumah Pemkot Solo. Salah satunya terkait optimalisasi serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mendorong peningkatan setoran dividen dari BUMD.
Selain itu, PKS meminta anggota legislatifnya di DPRD untuk mengawal kebijakan yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen, seperti aturan jaminan produk halal.
“Ada juga PR Mas Wali untuk optimalisasi birokrasi. Ini harus dengan kekuatan besar agar lebih efektif,” ujarnya.
Dengan sikap tersebut, PKS Solo menegaskan posisinya sebagai mitra koalisi yang tetap kritis dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (ves/nik)
Editor : Niko auglandy