RADARSOLO.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera memulai pembangunan gedung Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Solo yang ludes terbakar dalam aksi anarkisme pada akhir Agustus lalu.
Proyek pembangunan gedung baru Setwan Kota Solo dijadwalkan mulai dikerjakan akhir tahun ini, dan ditargetkan rampung pada April 2026 mendatang. Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, memastikan seluruh pendanaan dan proses teknis pembangunan sepenuhnya ditangani pemerintah pusat.
“Akhir tahun ini pembangunan mulai berjalan. Semua anggarannya berasal dari pemerintah pusat, tepatnya dari Kementerian PUPR. Jadi kami di daerah hanya menerima manfaatnya saja,” tutur Budi, Jumat (7/11).
Menurutnya, sesuai hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR, proyek tersebut akan diserahkan kepada DPRD pada April 2026 mendatang.
“Berdasarkan timeline, bulan April 2026 nanti sudah diserahkan kepada kami,” imbuhnya.
Baca Juga: Fit dan Tidak Cedera, Rafinha Tak Dibawa Lawan Persis Solo, Pelatih PSIM: Saya Punya Alasan
Sebelum proses pembangunan fisik dimulai, tahap penghapusan aset gedung lama akan lebih dulu dilakukan.
Berdasarkan kajian tim teknis Kementerian PUPR, bangunan lama yang terbakar parah dinyatakan tidak layak pakai.
Struktur bangunannya rusak total dan tidak memungkinkan untuk direhabilitasi.
“Akhir November ini masuk tahap penghapusan aset, karena dari hasil kajian Kementerian PUPR, kondisi bangunan lama memang sudah tidak bisa digunakan. Jadi harus dibongkar total dan dibangun ulang dari nol,” jelasnya.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Innalillahi! Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia
Budi menambahkan, desain gedung baru tetap mempertahankan bentuk dan ketinggian yang hampir sama dengan bangunan lama—yakni dua lantai. Namun, konsep arsitekturnya akan dibuat lebih modern, dengan tetap mempertahankan nuansa Jawa khas Kota Solo.
“Kalau dari sisi bentuk, ya paling tidak seperti eksisting yang sekarang. Dulu dua lantai, berarti nanti juga dua lantai. Desainnya bisa menyesuaikan, tapi tetap mengedepankan konsep Jawa. Jadi suasana khas Solo-nya tidak hilang,” terangnya.
Terkait besaran anggaran dan proses lelang, seluruh mekanisme berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk anggarannya kami belum tahu, karena semua diatur dari pusat, termasuk proses lelangnya. Kami hanya menunggu hasilnya dan nanti tinggal memanfaatkan setelah selesai,” kata Budi.
Sejak insiden kebakaran, seluruh aktivitas administrasi DPRD Kota Solo sementara berpindah ke beberapa ruangan di kompleks DPRD yang masih bisa digunakan.
Beberapa ruang rapat pansus dan komisi kini difungsikan sebagai kantor sementara bagi staf Sekretariat Matara
“Selama ini teman-teman sekretariat DPRD memang bekerja dengan kondisi tersebar di beberapa ruangan—ada yang di bawah Graha Paripurna, ruang rapat, dan sebagian di area lain. Ini tentu kurang ideal, tapi tetap bisa berjalan,” ungkapnya.
Baca Juga: Teks Doa Upacara Hari Pahlawan 2025 Resmi dari Kemendikdasmen yang Penuh Makna dan Nasionalisme
Meski dengan keterbatasan, Budi memastikan fungsi kedewanan dan pelayanan publik tetap berjalan normal.
“Kalau nanti gedung baru sudah selesai dan diserahkan, otomatis semua kembali ke tempat semula. Kinerjanya pasti akan jauh lebih maksimal karena sarana dan fasilitasnya nanti lebih representatif,” pungkas Budi. (atn/nik)
Editor : Niko auglandy