RADARSOLO.COM – Keberadaan Pasar Hewan Mojo kembali memantik keresahan warga. Selama puluhan tahun tinggal berdampingan dengan pasar yang berada tepat di tengah permukiman padat, warga Kelurahan Mojo tak kunjung terbebas dari bau busuk, limbah, dan ancaman kesehatan lingkungan.
Kesabaran masyarakat akhirnya mencapai batasnya.
Puncak ketidakpuasan itu terjadi ketika perwakilan RW, tokoh masyarakat, dan LPMK Mojo menggelar audiensi dengan DPRD Kota Solo, Rabu (3/12).
Ketua RW 08, M. Iskandar mengungkapkan bahwa warga sudah sedemikian frustrasi hingga pengurus wilayah harus berulang kali menahan warga agar tidak melakukan aksi demo besar-besaran.
“Setiap lewat pasti mencium bau busuk, apalagi kalau hujan. Ini sudah kami tahan bertahun-tahun. Bayangkan, berdekatan dengan puskesmas, sekolah, rumah sakit, kantor kelurahan. Masak pasar hewan ditempatkan di sana?” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Apriyadi, salah satu warga. Dia menyebut warga telah menunggu perubahan hingga dua periode pemerintahan berlalu.
“Dari zaman Pak Rudi (FX Hadi Rudyatmo, wali kota Solo terdahulu) sampai Pak Gibran (Rakabuming Raka) , total 20 tahun warga Mojo menunggu terbebas dari bau,” ujarnya.
Menurutnya, janji menjadikan Mojo sebagai destinasi wisata justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang diterima warga: debu, bau tak sedap, hingga limbah yang mengalir ke RW 03 dan masuk ke rumah-rumah penduduk.
Ketua LPMK, Joko Wiranto, menambahkan bahwa baik musim kemarau maupun musim hujan sama-sama menyiksa warga.
“Musim kemarau bau, musim hujan limbah masuk ke rumah. Ini bukan keluhan sesaat, tapi persoalan hidup sehari-hari warga,” tegasnya.
Keluhan warga tak hanya berhenti pada keberadaan pasar hewan. RW 05 melaporkan persoalan makam yang sempat dipindahkan sebagian namun kini terbengkalai.
Lahan yang seharusnya ditata sebagai ruang hijau pun belum kunjung direalisasikan.
Menanggapi laporan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Muhammad Bilal, menegaskan bahwa persoalan pasar hewan Mojo sudah lama menjadi perhatian dewan.
“Penataan lokasi ini memang harus dievaluasi. Dekat rumah sakit, fasilitas publik, dan pemukiman padat. Ini bisa menjadi trigger penyakit,” ujarnya.
Ketua Komisi III, YF Sukasno, secara tegas mendukung pemindahan pasar hewan. Namun, ia menekankan bahwa relokasi tak semudah membalikkan telapak tangan mengingat keterbatasan lahan di Kota Solo.
“Pasar ini sudah ada sejak dulu. Dulu belum ada permukiman, tapi sekarang padat. Jadi memang sudah tidak layak berada di sana,” ungkapnya.
Sekretaris Komisi II, Mukaromah, menyatakan perlunya perhitungan matang agar relokasi tidak merugikan pedagang.
“Relokasi tanpa perhitungan bisa membuat pasar mati. Jangan sampai kebijakan baik justru menimbulkan masalah baru. Kami juga akan melakukan sidak untuk memastikan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Sekretaris Disdag Solo Joko Sartono turut mengungkapkan bahwa IPAL yang dibangun saat pasar dibangun kini tidak lagi berfungsi.
“Tahun 2018 sebenarnya sudah dibahas relokasi, tapi lahan yang direncanakan merupakan milik Pemprov sehingga belum bisa dieksekusi. Kios-kios di pasar ayam maupun pasar kambing juga sudah banyak yang keropos,” paparnya.
Kepala Disperum KPP, Nico Agus Putranto, menegaskan bahwa pemindahan pasar tidak bisa dilakukan secepat pemindahan makam karena mencakup banyak aspek.
“Kami memahami kondisi pasar kurang sehat, tetapi saat ini lahan pengganti belum tersedia. Kalau dipindah, tapi lokasi baru juga dekat pemukiman, sama saja persoalannya,” ujarnya.
Warga Mojo kini berharap suara mereka tidak hanya didengar, tetapi segera ditindaklanjuti. Sebab bagi mereka, persoalan ini bukan soal kenyamanan sementara—melainkan kualitas hidup sehari-hari. (atn/nik)
Editor : Niko auglandy