RADARSOLO.COM – Era digital kian menghadirkan tantangan serius bagi stabilitas sosial dan dinamika politik. Isu polarisasi menjadi salah satu sorotan utama dalam Dialog Publik: Dinamika Politik dan Stabilitas Sosial, Deteksi Dini dan Pencegahan Polarisasi di Era Politik.
Ketua PWI Solo Anas Syahirul Alim menuturkan, perubahan lanskap media berlangsung sangat cepat. Dari yang semula ditopang media konvensional seperti koran, radio, dan televisi, kini bergeser kuat ke ranah digital dan media sosial. Kondisi ini diperkuat dominasi pengguna internet dari kelompok Generasi Z.
“Digital saat ini sangat mencekram karena pengguna terbesarnya adalah generasi Gen Z, mencapai 34 persen,” ujar Anas.
Dia membeberkan fakta mengejutkan: jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 335 juta akun, melampaui populasi nasional yang sekira 278 juta jiwa. Fenomena satu orang dengan banyak akun ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor pemicu polarisasi.
Dengan rata-rata penggunaan internet mencapai 8,5 jam per hari, potensi terbentuknya filter bubble yang menguatkan bias informasi dinilai sangat tinggi. Karena itu, Anas meminta masyarakat tidak hanya menerima informasi secara tunggal.
“Cari pembanding. Jangan terus-terusan diinfiltrasi secara doktrin dan dogmatik searah. Jangan mau jadi objek semata,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Amir Mahmud Center Amir Mahmud menilai, polarisasi menjadi berbahaya ketika sudah menyentuh aspek afektif, yakni hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan fundamental masyarakat.
“Polarisasi perlu diwaspadai ketika sudah mempengaruhi afektif yang terkait kepercayaan mendasar yang dipegang kuat oleh masyarakat,” jelasnya.
Menurut Amir, ketika isu sederhana dipersepsikan sebagai nilai fundamental, eskalasi menuju tindakan kekerasan dapat terjadi. Minimnya pembanding informasi serta kuatnya doktrin disebut menjadi pemicunya.
Dia menegaskan pencegahan polarisasi bukan berarti membatasi kemerdekaan berpikir, melainkan membangun dialog yang terbuka dan santun.
Amir juga menyoroti adanya kecenderungan polarisasi yang justru dipantik oleh elite politik.
“Masyarakat sebenarnya tidak ingin macam-macam. Tetapi pernyataan para pejabat elit kadang justru memantik perbedaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dan aparat keamanan agar perbedaan tidak berkembang menjadi perpecahan berkepanjangan. Kepekaan sosial menjadi kunci pencegahan.
Dekan FH ITB AAS Solo Isra Bil Ali turut mempertegas bahaya polarisasi yang dapat berujung konflik sosial. Ia menyinggung polarisasi politik identitas pada Pilpres 2019 maupun aksi anarkisme pada Agustus 2025 sebagai contoh konkret eskalasi konflik akibat perbedaan yang tidak terkelola.
Karena itu, Isra menyampaikan pentingnya deteksi dini terhadap isu-isu sensitif, terutama di era digital yang rentan terhadap hoaks dan ujaran kebencian.
“Kami mengimbau peserta dan seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax maupun ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah persatuan,” pungkasnya. (atn/nik)
Editor : Niko auglandy