RADARSOLO.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan pemerintah diproyeksikan menjadi motor penggerak baru dalam penyerapan tenaga kerja secara masif. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor optimistis program ini mampu membuka jutaan lapangan kerja baru sepanjang tahun 2026.
Hal tersebut ditegaskan Afriansyah usai meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG/Dapur MBG) di wilayah Sondakan, Laweyan, Solo, Minggu (8/2/2026). Didampingi Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Wamenaker memantau langsung operasional dapur yang memberdayakan tenaga kerja lokal tersebut.
Baca Juga: BPJS Gratis PBI JK Masuk Desil Berapa? Begini Cara Cek Status Peserta Secara Online
“Jika satu SPPG rata-rata menyerap 47 hingga 50 orang, sementara target kita ada sekitar 15.000 hingga 22.000 SPPG secara nasional, maka ini akan sangat membantu menuntaskan persoalan pengangguran,” ujar Afriansyah.
Setelah berhasil melampaui target 1 juta lapangan kerja pada 2025, Kemenaker kini mematok target lebih tinggi. Sepanjang tahun 2026, program MBG diharapkan mampu menyediakan 1,7 juta lowongan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Babak Baru Keraton Solo: Mantan Panglima TNI hingga Kapolri Nyatakan Dukungan untuk Tedjowulan
Dengan total pengangguran nasional yang saat ini berada di angka 7,4 juta orang (sekitar 4,5 persen), Afriansyah yakin kehadiran SPPG secara masif dapat memberikan dampak signifikan. "Perkiraannya, angka pengangguran terbuka bisa berkurang hingga 1,5 juta orang melalui kolaborasi ini," imbuhnya.
Baca Juga: Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI Di Sukoharjo dan Solo Sasar Pelajar dan Kader Daerah
Wamenaker juga memberikan perhatian khusus pada hak-hak para pekerja dan relawan SPPG. Ia mendorong adanya kolaborasi kuat antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan sosial para kru dapur.
Baca Juga: 5 Cara Cek BPJS Kesehatan Masih Aktif atau Tidak Pakai NIK KTP Secara Online, Mudah Cuma Modal HP
Selain itu, ia memberikan peringatan keras terkait standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan dapur. Belajar dari insiden kecelakaan kerja yang pernah terjadi di daerah lain, Afriansyah meminta pengelola dan pemerintah daerah memperketat monitoring.
“K3 perlu ditingkatkan. Kami tidak ingin terjadi kecelakaan kerja (accident). Saya mohon bantuan kepala daerah untuk membantu pemantauannya,” tegas Wamenaker.
Di Kota Solo sendiri, program MBG telah menggerakkan sedikitnya 54 unit dapur dengan melibatkan sekitar 1.700 tenaga kerja. Wali Kota Solo Respati Ardi menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program ini namun tetap mengedepankan aspek konsistensi.
“Program ini sangat baik karena menyentuh langsung masyarakat. Namun yang paling penting adalah konsistensi dan kesesuaian dengan kemampuan daerah agar manfaatnya dirasakan berkelanjutan,” pungkas Respati Ardi. (ves/red)
Editor : Kabun Triyatno