RADARSOLO.COM – Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dikabarkan berlaku mulai 1 April 2026 mulai memicu keresahan di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi meminta warga tidak bereaksi berlebihan, apalagi sampai melakukan panic buying.
Respati menegaskan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat terkait penyesuaian harga BBM. Informasi yang beredar, termasuk kabar kenaikan 5–10 persen untuk BBM nonsubsidi seperti RON 95 dan RON 98, dinilai masih sebatas spekulasi.
Baca Juga: Isu Kenaikan BBM 1 April Beredar, Pertamina Beri Klarifikasi Resmi
“Hari ini belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan BBM. Jadi masyarakat tidak perlu panik,” ujarnya saat ditemui, Selasa (31/3).
Ia memastikan, Pemkot Solo telah berkoordinasi dengan pihak PT Pertamina (Persero) untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM di wilayah Solo tetap aman.
“Kami sudah komunikasi dengan Pertamina. Stok BBM aman, tidak ada masalah,” tegasnya.
Baca Juga: Harga BBM Dijamin Tak Naik per 1 April 2026, Pertalite hingga Pertamax Tetap di Harga Lama?
Respati pun mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyikapi informasi yang belum terverifikasi. Ia menekankan, pembelian BBM sebaiknya dilakukan secara wajar sesuai kebutuhan, bukan karena dorongan kepanikan.
“Jangan panic buying. Tetap seperti biasa, secukupnya saja. Ketersediaan bahan bakar aman, bahan pokok juga aman,” katanya.
Di tengah simpang siur informasi, isu kenaikan BBM nonsubsidi memang terus bergulir dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut bahwa BBM nonsubsidi sepenuhnya merupakan ranah pasar.
“Itu untuk masyarakat yang mampu. Selama mereka mau membeli dan ada uang, silakan. Negara tidak menanggung,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Situasi ini menunjukkan bahwa ketidakpastian informasi dapat dengan cepat memicu respons berlebihan di masyarakat. Pemerintah daerah pun kini berada di garda depan untuk meredam kepanikan, sembari menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat. (ves)
Editor : Kabun Triyatno