RADARSOLO.COM – Kinerja fiskal Pemkot Solo masih relatif stabil, namun satu catatan krusial tak bisa ditutup-tutupi: Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 kembali gagal mencapai target.
Fakta itu mengemuka dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Graha DPRD Kota Solo, Selasa (31/3). Meski realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan mencapai 94,40 persen, kontribusi PAD dinilai belum optimal dan menjadi pekerjaan rumah serius.
Baca Juga: Pengisian Kursi Wakil Bupati Klaten, DPRD Tunggu Surat Balasan Kemendagri: Begini Mekanismenya
Wali Kota Solo Respati Achmad Ardianto mengakui capaian tersebut belum sesuai harapan. Ia menyebut masih ada sektor-sektor yang belum digarap maksimal.
“PAD belum sepenuhnya sesuai target. Ini menjadi evaluasi kami, terutama pada sektor pajak dan retribusi yang perlu didorong lebih optimal,” ujarnya.
Respati menegaskan, kendati PAD tersendat, struktur fiskal Solo masih cukup kuat. Hal ini tercermin dari tingginya realisasi pendapatan daerah yang mampu menopang jalannya pemerintahan.
“Secara umum masih terjaga di angka 94,40 persen. Artinya, fiskal kita masih stabil,” tegasnya.
Namun, stabilitas ini tidak membuat Pemkot berpuas diri. Respati memastikan langkah perbaikan akan ditempuh, mulai dari intensifikasi hingga ekstensifikasi sumber pendapatan. Digitalisasi sistem dan penguatan pengawasan juga disiapkan untuk menutup potensi kebocoran.
Baca Juga: Efisiensi Energi Didorong, Pemkot Solo Bakal Uji Coba Bike to Work bagi ASN Secara Parsial
Tak hanya itu, penguatan ekonomi lokal disebut menjadi kunci jangka menengah. Pemkot akan mendorong sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai mesin baru peningkatan PAD.
“Kalau ekonomi lokal bergerak, PAD pasti ikut terdongkrak,” ujarnya.
Di sisi belanja, kinerja pemerintah masih tergolong terjaga dengan realisasi mencapai 90,34 persen. Program prioritas diklaim tetap berjalan tanpa gangguan berarti.
“Kami pastikan pelayanan publik tetap optimal,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD Kota Surakarta memberi catatan tegas. Ketua DPRD, Budi Prasetyo, mengungkapkan mayoritas fraksi menyoroti belum tercapainya target PAD.
“Apresiasi tetap ada, tapi catatan juga jelas, terutama terkait PAD yang belum maksimal,” katanya.
Selain PAD, DPRD juga menyoroti efektivitas belanja daerah dan output program pembangunan yang dinilai perlu diperkuat.
Pembahasan LKPJ akan berlanjut dengan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menguliti lebih dalam kinerja Pemkot. Hasilnya akan bermuara pada rekomendasi perbaikan.
“Semua catatan ini akan kami dalami bersama OPD,” tegas Budi.
Budi juga mengingatkan adanya tekanan dari kebijakan fiskal nasional. Tren penurunan dana transfer ke daerah (TKD) membuat pemerintah daerah harus semakin mandiri.
“Pusat mulai mengurangi transfer. Daerah didorong meningkatkan PAD,” jelasnya.
Meski begitu, ia menilai posisi Solo masih relatif lebih baik dibanding daerah lain di Solo Raya. Kontribusi PAD terhadap APBD sudah cukup tinggi, meski belum mampu sepenuhnya menutup potensi penurunan dana pusat.
Untuk itu, DPRD mendorong Pemkot mencari sumber PAD baru, meski diakui tidak mudah karena keterbatasan regulasi.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Solo telah menaikkan target PAD 2026 menjadi di atas Rp1 triliun. Target ini menjadi ujian sekaligus taruhan bagi kemandirian fiskal daerah.
“Ini penting agar belanja publik tetap maksimal meski transfer pusat berkurang,” ujar Budi.
Ia menegaskan, masa depan pembangunan Solo sangat bergantung pada kemampuan daerah menggenjot PAD.
“Kalau tidak diperkuat dari sekarang, ketergantungan pada pusat akan terus jadi beban,” pungkasnya. (atn)
Editor : Kabun Triyatno