RADARSOLO.COM — Pemkot Solo memilih tidak terburu-buru menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Salah satu alasan utamanya: tidak semua sektor pelayanan bisa dijalankan dari rumah.
Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan hingga Jumat (3/4), seluruh ASN masih bekerja seperti biasa. Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.
“WFH ini kita kaji dulu. Pemerintah Kota Surakarta tidak terburu-buru,” ujarnya.
Baca Juga: Polisi Bongkar Praktik Pengoplosan LPG 3 Kg di Tasikmadu Karanganyar, Omzet Per Bulan Capai Miliaran
Menurut Respati, penerapan WFH tidak bisa dilakukan secara seragam. Pemerintah harus memilah sektor mana yang memungkinkan bekerja fleksibel dan mana yang tetap membutuhkan kehadiran fisik.
“Tidak semua bisa WFH. Harus dilihat pos-pos mana yang cocok, jadi tidak bisa diterapkan secara keseluruhan,” tegasnya.
Baca Juga: Banding Persis Solo Ditolak: 2 Laga Tanpa Penonton dan Denda Rp 150 Juta Menanti
Pertimbangan tersebut tidak hanya soal teknis kerja, tetapi juga dampak luas terhadap ekosistem kota. Pemkot menilai kebijakan WFH berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ini bisa berdampak ke UMKM, driver ojek online, dan sektor lain yang bergantung pada mobilitas. Jadi harus dihitung betul,” jelasnya.
Meski demikian, pemkot memastikan efisiensi energi tetap menjadi perhatian. Sebelumnya, skema Work From Anywhere (WFA) sudah pernah diuji coba dan dinilai mampu menekan penggunaan listrik di perkantoran.
“Dari pengalaman WFA, penggunaan listrik terutama AC bisa ditekan. Jadi bukan hanya hemat BBM, tapi juga energi kantor,” ungkap Respati.
Selain itu, upaya efisiensi juga didorong melalui pengurangan penggunaan kendaraan dinas serta kampanye bersepeda ke kantor.
Namun, Respati kembali menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Yang paling penting, pelayanan ke masyarakat tidak boleh turun,” tandasnya.
Terkait wacana penerapan WFH di hari selain Jumat, Pemkot Solo menyatakan tetap akan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, namun dengan penyesuaian lokal.
Sejumlah daerah lain diketahui mulai menerapkan skema berbeda, seperti Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Timur yang memilih hari selain Jumat. Namun Solo memilih lebih berhati-hati.
“Kalau itu ketentuan pusat, tentu kita sesuaikan. Tapi implementasinya tetap kita ukur agar efektif tanpa mengganggu pelayanan,” pungkas Respati. (ves)
Editor : Kabun Triyatno