RADARSOLO.COM – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah swasta mendapat perhatian serius dari legislatif. Komisi IV DPRD Kota Solo meminta agar kebijakan tersebut dikaji secara matang terlebih dahulu, sementara pihak pemkot menyatakan siap menginisiasinya dalam waktu dekat mulai dari jenjang tertentu.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan ide dan semangat di balik kebijakan tersebut. Namun, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian ulang yang lebih komprehensif dari lini anggaran dan skala prioritas.
“Semangatnya baik, tetapi kita harus rasional melihat kemampuan anggaran dan prioritas daerah yang hari ini belum diselesaikan. Ketika kesejahteraan guru-guru di sekolah negeri saja masih harus diperjuangkan karena keterbatasan anggaran, apakah bijak jika kita memaksakan diri untuk meng-cover siswa di sekolah swasta?” ujar Sugeng, Minggu (17/5).
Selain faktor anggaran, komisi IV juga menyoroti dampak jangka panjang kebijakan tersebut terhadap eksistensi sekolah negeri. Sugeng mengingatkan pemkot untuk mengantisipasi agar dukungan penuh APBD kepada sektor swasta tidak memicu ketimpangan baru.
Baca Juga: Anak Bawah Umur di Giritontro Wonogiri yang Dianiaya Warga Disebut Sering Mencuri
“Jangan sampai dengan bermodalkan semangat tanpa kajian memadai, efek sampingnya justru membuat sekolah negeri kehilangan murid karena masyarakat berbondong-bondong ke swasta yang digratiskan. Dampak itu harus dipastikan mitigasinya,” jelasnya.
Hingga saat ini, DPRD masih memandang sekolah swasta gratis sebatas wacana awal dan belum masuk ke dalam pembahasan teknis anggaran. Dewan juga masih menunggu regulasi konkret dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara dalam mendukung pendidikan anak di sekolah negeri maupun swasta.
Baca Juga: Sempat Buron, Pelaku Curanmor Asal Banten Diringkus Polresta Surakarta di Indekos Wilayah Kartasura
“Langkah awal kami adalah berkonsultasi dengan kementerian terkait. Bersamaan dengan itu, kami tengah menyiapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan guna menjembatani berbagai persoalan di daerah,” tambah Sugeng.
Jika nantinya kebijakan ini dipaksakan berjalan, komisi IV mengusulkan agar skema bantuan dikunci secara ketat berdasarkan status ekonomi. Sasaran utama wajib diprioritaskan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kategori kerentanan ekonomi Desil 1 dan Desil 2.
“Prioritasnya harus warga Solo asli ber-KTP dan domisili lokal yang masuk Desil 1 dan 2, yang sebelumnya tidak tertampung di sekolah negeri. Jika tidak di-cover pusat, barulah APBD daerah hadir memberikan intervensi,” usulnya.
DPRD berharap pembahasan anggaran ini baru mulai matang dibicarakan pada penyusunan APBD 2027 mendatang.
Ditemui secara terpisah, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa kebijakan sekolah swasta gratis bukan lagi sekadar wacana, melainkan sudah mulai diinisiasi oleh pemerintah kota dari jenjang pendidikan usia dini (PAUD) swasta. Respati optimistis program tersebut bisa mulai diterapkan pada tahun ini.
“Intinya sudah kita inisiasi dulu, kita awali mulai dari sekolah swasta jenjang PAUD. Mengapa? Karena jumlah PAUD negeri di Solo ini sedikit, makanya kita sasar PAUD swasta dan kita intervensi menggunakan APBD. Target sasarannya jelas, anak-anak di Kota Solo, dan akan dimulai tahun ini,” tegas Respati. (ves/bun)
Editor : Kabun Triyatno