RADARSOLO.COM- Massa aliansi mahasiswa UNS menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Solo, Kamis (21/5/2026).
Itu sebagai bentuk refleksi sekaligus evaluasi terhadap perjalanan reformasi di Indonesia yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar seremoni tahunan.
Melainkan sebuah gerakan untuk menuntut kembali komitmen awal reformasi.
Mereka menilai, keterbukaan kran politik pasca-reformasi justru kerap dimanfaatkan untuk memperlebar praktik KKN.
"Kawan-kawan semua, reformasi telah bertahun-tahun kita alami. Telah terbuka janji-janji yang pada akhirnya dengan tujuan reformasi terbukanya kran-kran politik. Tapi ternyata, pembukaan kran politik itu bukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat, melainkan justru lebih banyak membuka kran-kran korupsi, kolusi, dan nepotisme," teriak salah satu orator di tengah barisan massa.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari jajaran kepolisian dan aparat keamanan yang berjaga di lokasi guna memastikan situasi tetap kondusif.
Usai melakukan orasi, perwakilan mahasiswa bersama sejumlah anggota DPRD Solo tampak duduk bersama di aspal jalanan untuk melakukan audiensi terbuka.
Pihak legislatif menyatakan bersedia menampung poin-poin yang menjadi kegelisahan para mahasiswa.
"Pandangannya langsung apa yang menjadi aspirasi, tentu ada batasan-batasan monitornya. Kami sudah berjuang sesuai dengan tupoksi kami di DPRD. Di DPRD tentunya kami membawa aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surakarta. Terima kasih teman-teman mahasiswa UNS yang saat ini tentunya akan menyampaikan aspirasi-aspirasi," ujar Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo.
Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan lembar kesepakatan bersama antara perwakilan mahasiswa dan pihak DPRD di hadapan ratusan massa aksi.
Presiden BEM/Perwakilan Mahasiswa UNS Revaino Wijaya menyebut ada tiga poin substansial yang melandasi pergerakan mereka kali ini.
Fokus tuntutan mencakup stabilitas ekonomi nasional hingga kritik terhadap gaya pemerintahan.
Baca Juga: Masyarakat Sering Dadakan Beli Hewan Kurban, Pedagang Perbanyak Stok
"Terkait fokusnya secara general ekonomi, tapi di dua poin utama yaitu rupiah anjlok dan kedua reformasi APBN. Dan yang ketiga, kami menuntut terkait totalitarianisme, karena hari ini pemerintah kami rasa mengarah kepada totalitarianisme. Entah itu secara pembungkaman media, secara langsung, atau apa pun itu," jelas Revaino usai melakukan penandatanganan.
Selain melayangkan kritik terhadap pemerintah pusat, Revaino juga mendesak jajaran legislatif di tingkat daerah untuk membuka ruang dialog yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Solo.
"Kami di sini menuntut dari kawan-kawan DPRD untuk pada akhirnya memberikan atau menyediakan tempat audiensi kepada masyarakat Solo untuk kita membahas terkait isu-isu yang ada di regional," pungkas mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS tersebut. (dam)
Editor : Tri Wahyu Cahyono