RADARSOLO.COM - Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Indonesia (Aslindo) menyelenggarakan agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di The Sunan Hotel Solo, Jumat (5/6/2026).
Forum yang dihadiri oleh pengurus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan LKM Syariah (LKMS) dari berbagai penjuru daerah ini memfokuskan pembahasannya pada aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pembenahan tata kelola kelembagaan.
Ketua Umum Aslindo Burhanudin, S.E., menjelaskan, rangkaian kegiatan tahunan ini diawali dengan Rapat Umum Anggota yang mengulas draf evaluasi kinerja organisasi, laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2025, hingga penyusunan program kerja tahun buku 2026.
Baca Juga: Gaungkan Literasi Keuangan Digital Di Lingkungan Kampus, BI Dan OJK Sambangi UNS
Tahapan kemudian dilanjutkan ke sesi Rakornas yang diorientasikan untuk memperdalam pemahaman para pengurus terhadap regulasi industri keuangan terbaru.
“Rakornas ini juga menjadi sarana refreshment terkait POJK 41 dan POJK 48 yang mengatur tata kelola serta pelaporan yang menjadi kewajiban LKM-LKM. Harapannya kegiatan ini bisa memberikan motivasi sekaligus mempererat silaturahmi agar LKM semakin kuat meski dengan berbagai keterbatasan yang ada,” kata Burhanudin kepada radarsolo.jawapos.com, Jumat (5/6).
Burhanudin tidak menampik bahwa peningkatan mutu SDM menjadi tantangan paling krusial bagi ekosistem LKM saat ini.
Terutama bagi klaster lembaga berskala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan ruang finansial untuk membiayai program sertifikasi pengurus.
“Kami masih membutuhkan pelatihan, keterampilan, dan sertifikasi bagi para pengurus. Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat urgen karena tidak semua LKM memiliki kemampuan finansial yang sama,” tambah Burhanudin.
Selain faktor internal, LKM yang mayoritas beroperasi di tingkat kecamatan dan pedesaan kini dihadapkan pada penetrasi agresif dari penyedia pinjaman online (pinjol) ilegal serta praktik rentenir konvensional.
Baca Juga: Bidik WTP Ke-12, Bupati Karanganyar Tekankan Transparansi Pengelolaan Keuangan
Fenomena pinjol ilegal dinilai mengkhawatirkan karena menyasar kelompok masyarakat desa yang belum memiliki literasi digital yang matang terkait keamanan data pribadi seperti KTP.
“Pinjol ilegal sudah masuk sampai ke desa-desa. Banyak masyarakat yang belum memahami risiko digitalisasi sehingga mudah memberikan data pribadi seperti KTP atau kartu keluarga. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat,” urai Burhanudin.
Menyiasati ketertinggalan teknologi, Aslindo berkomitmen memacu implementasi sistem informasi dan digitalisasi operasional secara bertahap.
Langkah modernisasi ini diproyeksikan mampu meningkatkan kecepatan pelayanan guna mengakomodasi kebutuhan modal kelompok masyarakat berkategori non-bankable (tidak terjangkau perbankan) yang selama ini menjadi basis utama LKM.
Baca Juga: Jangkau 33,7 Juta Nasabah, Holding Ultra Mikro Perkuat Fondasi Ekonomi Kerakyatan
“LKM melayani masyarakat non-bankable yang tidak mudah mengakses layanan perbankan. Bahkan masyarakat yang menabung Rp10 ribu atau Rp20 ribu tetap kami layani. Ini menunjukkan bahwa keberadaan LKM masih sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan respons positif terhadap pelaksanaan forum koordinasi ini.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) OJK Regional 4, Dedy Patria menilai, Rakornas dapat menjadi media penyamaan persepsi sekaligus ruang evaluasi atas draf temuan hasil pengawasan di lapangan.
“Melalui forum seperti ini kami bisa menyampaikan berbagai poin hasil pengawasan dan pemeriksaan yang selama ini kami temukan. Tujuannya untuk perbaikan pengelolaan LKM ke depan. Karena itu OJK sangat mendukung kegiatan seperti ini,” kata Dedy Patria.
Baca Juga: Usaha Mikro di Sragen Kini Mudah Mengurus Barcode BBM, Diskumindag Beri Pelayanan
Dedy mengingatkan bahwa LKM mengemban fungsi strategis sebagai penggerak roda ekonomi mikro di perdesaan melalui penyaluran pembiayaan usaha kepada sektor UMKM.
OJK berharap tata kelola LKM ke depan dapat berjalan semakin akuntabel dan adaptif, sehingga mampu memutus rantai ketergantungan masyarakat terhadap jaringan pembiayaan nonformal yang merugikan. (hj)
Editor : Tri Wahyu Cahyono