RADASOLO.COM – Minimnya jumlah siswa baru di sekitar 20 SD negeri menjadi sinyal menurunnya daya saing sebagian sekolah negeri di Kota Solo. Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Solo Respati Ahmad Ardianto memastikan evaluasi tidak hanya berhenti pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), tetapi juga menyasar kepemimpinan kepala sekolah.
Respati menegaskan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Karena itu, kinerja mereka akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.
"Kepala sekolah akan kami monitoring dan evaluasi secara langsung. Kepala sekolah yang tidak bisa menambah jumlah murid di sekolah negerinya akan kita evaluasi. Karena anggarannya sama, tapi kenapa ada sekolah yang diminati dan ada yang tidak. Berarti memang kepala sekolah yang harus saya review," tegas Respati, Senin (7/7/2026).
Baca Juga: Link Cek Bansos PKH-BPNT Cair Juli 2026, Cukup Masukkan NIK di HP Lewat cekbansos.kemensos.go.id
Sebagai langkah awal, Pemkot Solo akan menggelar Training of Trainer (TOT) bagi seluruh kepala sekolah. Program tersebut menjadi bagian dari transformasi pendidikan negeri yang sedang disiapkan pemerintah.
"Yang terpenting transformasi pendidikan negeri. Kita akan menggelar TOT untuk kepala sekolah," ujarnya.
Meski sejumlah sekolah kekurangan murid, Respati memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh layanan pendidikan.
"Kita tetap berjalan dan memfasilitasi keluarga yang sekolah. Kuncinya transformasi pendidikan negeri," katanya.
Namun, rencana evaluasi kepala sekolah mendapat catatan dari DPRD Kota Solo. Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto menilai langkah wali kota tepat, tetapi persoalan minimnya peminat sekolah negeri tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada kepala sekolah.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan diagnosis secara menyeluruh terhadap penyebab rendahnya minat masyarakat.
"Evaluasi harus komprehensif. Jangan hanya melihat kepala sekolahnya, tetapi juga harus didiagnosis secara presisi apa persoalan sebenarnya. Apakah masalahnya ada pada SDM kepala sekolah, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri, fasilitas sekolah, atau faktor lain yang membuat sekolah itu tidak memiliki daya tarik," ujarnya.
Sugeng menyebut, faktor kepemimpinan memang berpengaruh, tetapi bukan satu-satunya penentu keberhasilan sekolah menarik peserta didik baru.
Ia mencontohkan keberhasilan transformasi di SMP Negeri 24 dan SMP Negeri 25 Solo. Kedua sekolah yang sebelumnya kekurangan siswa kini justru menjadi incaran masyarakat setelah menghadirkan berbagai inovasi.
"Program di SMP 24 dan SMP 25 layak diapresiasi. Dulu kekurangan siswa sampai harus diisi dari luar Solo, sekarang justru banyak yang antre masuk. Terobosan seperti itu harus direplikasi ke sekolah-sekolah lain," katanya.
Sugeng juga mendorong Pemkot meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepala sekolah melalui pendidikan lanjutan. Menurutnya, peningkatan kompetensi kepemimpinan akan berdampak langsung terhadap kemampuan sekolah berinovasi.
"Kalau kepala sekolah SD minimal berpendidikan S2, bahkan ada yang S3, inovasinya pasti lebih banyak. Mereka akan mampu melampaui berbagai keterbatasan karena memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik. Sebaliknya, kalau kepala sekolah masih S1 dan mendekati masa pensiun, umumnya inovasi menjadi minim," ujarnya.
Ia mengusulkan agar Pemkot memanfaatkan sisa anggaran (Silpa) untuk memberikan beasiswa pendidikan S2 maupun S3 bagi kepala sekolah.
"Kalau kualitas SDM kepala sekolah ditingkatkan sejak sekarang, saya optimistis lima hingga sepuluh tahun ke depan pendidikan di Solo akan jauh lebih berkualitas. Langkah awalnya harus dimulai sekarang melalui evaluasi yang menyeluruh dan solusi yang komprehensif," pungkasnya. (atn)
Editor : Kabun Triyatno