RADARSOLO.COM – DPRD Kota Solo melayangkan sorotan tajam terhadap kinerja PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) dalam pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo Solo. Hingga kini, perusahaan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) itu baru mampu mengolah sekitar 60 ton sampah per hari, jauh di bawah target 200 ton yang ditetapkan Pemerintah Kota Solo.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Solo bersama PT SCMPP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), perwakilan mahasiswa, warga sekitar Putri Cempo, serta komunitas pemulung di Graha Paripurna DPRD, Rabu (30/7). Rapat digelar sebagai tindak lanjut audiensi BEM Solo Raya bersama warga dan pemulung pada pekan lalu.
Ketua Komisi III DPRD Kota Solo Taufiqurrahman menegaskan kondisi persampahan di Solo sudah berada pada level yang mengkhawatirkan.
Baca Juga: Dua Pekerja Tewas, Wali Kota Ultimatum Operator PLTSa Putri Cempo
"Sekarang Solo ini sudah dianggap darurat sampah. Bahkan bukan sekadar darurat lagi, tetapi sangat-sangat darurat sampah. Karena itu perlu dibicarakan langkah konkret ke depan, terutama dari PT yang mengelola sampah ini," tegasnya.
Menurut Taufiqurrahman, DPRD ingin mengetahui kemampuan riil PT SCMPP setelah berulang kali target pengolahan sampah yang dijanjikan tidak tercapai.
"Sampai sekarang PT ini tidak pernah sesuai dengan janjinya, tidak sesuai dengan target. Makanya kami ingin mengetahui sebenarnya kemampuan mereka seperti apa. Sisanya nanti menjadi bahan evaluasi pemerintah kota," katanya.
Baca Juga: Dua Pekerja Tewas, Pemkot Solo Audit Total Kinerja dan Keamanan PLTSa Putri Cempo
Selain mengevaluasi mitra pengelola, DPRD juga meminta Pemerintah Kota Solo meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, sekaligus memperkuat perhatian terhadap warga yang tinggal di sekitar TPA Putri Cempo.
"Kami mengusulkan agar dilakukan sosialisasi secara masif. Kalau perlu wali kota turun langsung melakukan sidak dan memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar Putri Cempo," ujarnya.
DPRD menargetkan persoalan sampah di Solo mulai menemukan solusi nyata sebelum akhir tahun.
"Semua unsur harus bekerja lebih serius. Harapan kami, persoalan sampah ini bisa diselesaikan sampai Desember," tandasnya.
Baca Juga: Dua Pekerja Tewas, Wali Kota Ultimatum Operator PLTSa Putri Cempo
Target PLTSa Masih Jauh dari Kesepakatan
Wakil Ketua DPRD Kota Solo Daryono mengungkapkan, berdasarkan paparan DLH, Kota Solo bahkan telah memperoleh "rapor merah" dalam pengelolaan sampah sehingga membutuhkan langkah percepatan.
Ia menyebut kapasitas pengolahan PT SCMPP saat ini masih jauh dari kebutuhan kota.
"Laporan terakhir yang kami terima, PT SCMPP baru mampu mengolah sekitar 60 ton sampah per hari, tertinggi 62 ton. Padahal target dari Wali Kota adalah 200 ton per hari, dan tenggatnya sebenarnya sudah diberikan sejak Desember tahun lalu," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, PT SCMPP menyatakan optimistis mampu mencapai kapasitas 200 ton per hari pada Desember 2026. Namun angka itu masih jauh di bawah target awal dalam nota kesepahaman (MoU), yakni 545 ton sampah per hari.
Karena itu DPRD meminta perusahaan lebih fokus memenuhi target terbaru agar beban sampah di Putri Cempo dapat segera dikurangi.
Selain mengevaluasi kinerja PT SCMPP, rapat juga membahas implementasi kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai pemilahan sampah dari sumbernya. DLH juga tengah mengupayakan dukungan melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari pemerintah pusat untuk menambah kapasitas pengolahan sampah di Kota Solo.
Pemulung Kurangi Hampir 50 Ton Sampah per Hari
Dalam rapat tersebut juga terungkap kontribusi signifikan para pemulung di TPA Putri Cempo. Berdasarkan data yang dipaparkan, para pemulung mampu mengurangi timbunan sampah hingga hampir 50 ton setiap hari.
"Ternyata ada data baru bahwa pemulung mampu mengolah sampah organik sekitar 30 ton per hari, sementara sampah anorganik lebih dari 10 ton per hari. Artinya hampir 50 ton sampah setiap hari berhasil dikurangi oleh para pemulung," ungkap Daryono.
Melihat kontribusi tersebut, kalangan mahasiswa mengusulkan agar para pemulung mendapat apresiasi yang layak. Sementara warga sekitar Putri Cempo meminta pemerintah memberikan perhatian dan kompensasi atas dampak lingkungan yang selama ini mereka rasakan.
Di sisi lain, DPRD juga membuka opsi mengevaluasi kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dan PT SCMPP apabila target pengolahan sampah kembali tidak tercapai. (atn)