RADARSOLO.COM – DPRD Kota Solo mendorong alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026 dikembalikan menjadi Rp7,5 miliar. Pos anggaran tersebut sebelumnya dipangkas menjadi sekitar Rp4,5 miliar karena penyesuaian fiskal daerah.
Kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo, Mojosongo, Jebres, menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali memperkuat anggaran tersebut. Terlebih, Pemkot Surakarta telah menetapkan status tanggap darurat bencana sehingga kebutuhan penanganan masih dapat berkembang.
Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo mengatakan, alokasi BTT semula sekitar Rp7,5 miliar sebelum akhirnya dikurangi dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026 untuk menutup defisit anggaran.
Baca Juga: Asap TPA Putri Cempo Mengancam, Dokkes Polresta Pantau Warga dan Personel
“Sekarang kita sedang membahas Raperda APBD Perubahan 2026. Kemarin pada saat KUPA, BTT kita kurangi. Dari Rp7,5 miliar kemudian menjadi sekitar Rp4,5 miliar,” kata Budi saat monitoring TPA Putri Cempo.
Menurut dia, muncul wacana untuk mengembalikan BTT ke angka Rp7,5 miliar. Langkah tersebut dinilai penting sebagai antisipasi kebutuhan penanganan bencana hingga akhir tahun.
Baca Juga: Laka KA Majapahit Vs Pikap di Kalijambe Sragen, Sopir Diduga Kurang Konsentrasi
“Nah, ini nanti mungkin wacana yang disampaikan Pak Sekda akan dikembalikan lagi menjadi Rp7,5 miliar untuk BTT. Jadi untuk antisipasi di sisa tahun anggaran perubahan ini, mudah-mudahan tidak ada bencana lagi. Tetapi apa pun kondisinya, ini perlu kita siapkan,” ujarnya.
Budi menyebut kebutuhan anggaran penanganan dampak kebakaran TPA Putri Cempo saat ini diperkirakan mencapai Rp2,3 miliar. Namun, angka tersebut masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Karena itu, DPRD masih membuka ruang penyesuaian anggaran dalam pembahasan Raperda APBD Perubahan 2026. Jika kebutuhan penanganan bencana meningkat, alokasi BTT dapat kembali diperkuat.
Baca Juga: Sidak DPRD Bongkar PBB Tahir Solo Museum Nunggak Rp 600 Juta, Begini Tanggapan Pengelola
“Semoga bisa tercukupi. Kalau tidak, kita masih punya waktu untuk pembahasan Raperda APBD Perubahan. Nanti akan kita lihat. Kalau memang kebutuhannya kurang, akan kita kembalikan lagi,” jelasnya.
Dorongan tersebut disampaikan Budi setelah jajaran pimpinan DPRD melakukan monitoring langsung ke TPA Putri Cempo. Monitoring diikuti Wakil Ketua DPRD Kota Solo Daryono, Muhammad Bilal, dan Ardianto Kuswinarno.
Rombongan melihat kondisi sejumlah blok yang terdampak kebakaran sekaligus memantau upaya pemadaman yang masih berlangsung.
Budi mengatakan kondisi Blok C relatif sudah dapat dikendalikan. Meski demikian, area tersebut masih dipantau untuk memastikan tidak kembali muncul titik api.
“Kalau yang di Blok C informasinya sudah bisa dikendalikan, tetapi tetap dalam pantauan,” katanya.
Sementara Blok B masih menjadi perhatian. Pada siang hari, titik api memang tidak banyak terlihat. Namun, kepulan asap kembali muncul setelah area tersebut disemprot air. Kondisi itu mengindikasikan masih adanya titik api di dalam timbunan sampah.
“Yang tadi kita lihat di Blok B. Kalau siang memang tidak kelihatan, tetapi dari kepulan asap setelah disemprot air itu kelihatan. Jadi masih ada banyak titik-titik api,” jelas Budi.
Pemkot Surakarta terus berupaya mempercepat penanganan dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sejumlah opsi teknologi juga tengah dikaji, termasuk rekayasa cuaca dan metode injeksi untuk memadamkan titik api di bagian dalam timbunan sampah.
“Termasuk tadi Pak Sekda menginformasikan hari ini BNPB hadir dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota. Mudah-mudahan ada beberapa langkah tindakan yang akan dilakukan, salah satunya mungkin dengan teknologi atau rekayasa cuaca. Selain itu juga ada bantuan untuk injeksi, disuntikkan ke lokasi titik-titik api,” imbuhnya.
Budi menegaskan penanganan kebakaran TPA Putri Cempo membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemkot dan DPRD bersama TNI-Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta unsur terkait lainnya terus berkoordinasi.
“Kalau kita lihat dari awal sampai hari ini, koordinasi lintas sektoral cukup baik. Jadi hal-hal yang mungkin tidak kita kehendaki bisa diantisipasi,” tuturnya.
Selain pemadaman, dampak kebakaran terhadap masyarakat juga menjadi perhatian. Asap dari TPA berpotensi mengganggu kesehatan warga di sekitar lokasi.
“Beberapa dampaknya termasuk kaitannya dengan gangguan kesehatan. Nanti tentunya akan terdata, warga yang terdampak di sekitar Putri Cempo,” kata Budi.
Dampak asap bahkan dirasakan warga di luar wilayah administrasi Kota Surakarta. Karena itu, pendataan dan penanganan warga terdampak dinilai perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah di sekitar Solo.
“Karena ternyata ada juga warga terdampak yang di luar Kota Solo. Saya kira ini bisa dikoordinasikan dengan teman-teman di sekitar Kota Solo,” pungkasnya. (atn)
Editor : Kabun Triyatno