Kecamatan Mondokan letaknya cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sragen. Sebagian warganya hidup dalam belenggu kemiskinan. Bahkan, beberapa wilayah masuk dalam zona merah lahan kumuh.
Berbagai langkah dilakukan di tingkat kecamatan hingga pedesaan, untuk mengurai permasalahan ini. Seperti dilakukan Pemdes Kedawung. Dimulai dengan mempersolek salah satu kawasan kumuh di desa tersebut. Termasuk memberikan edukasi terkait pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga.
Kepala Desa (Kades) Kedawung Riki Astono mengakui, beberapa wilayah di desanya masuk zona merah kawasan kumuh. Beruntung, pengetasan kawasan kumuh tersebut mendapat pemihakan dari pemerintah pusat. Melalui bantuan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang ditelurkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR).
“Salah satu wilayah paling kumuh di RT 28 dan 29 Dusun Kalidoro. Kami rombak dengan perbaikan jalan dan drainase. Karena sebelumnya sangat kumuh karena tidak ada drainase yang memadai,” terang Riki, kemarin (30/9).
Melalui program Kotaku, Desa Kedawung digelontor dana segar dari APBN senilai Rp 750 juta. Digunakan untuk betonisasi jalan sepanjang 1.130 meter. Termasuk pembuatan talut untuk drainase sepanjang 810 meter, serta pengadaan alat pemadam kebakaran darurat. Pekerjaan diperkirakan rampung November mendatang.
“Kami ajukan dan dapat bantuan dari Kemen PUPR untuk menangani wilayah kumuh. Sebelum dikerjakan, sudah dipetakan dulu permasalahannya. Hasilnya, akar masalah yang membuat kumuh adalah drainase dan jalan rusak, Kemudian di lingkungan itu (RT 28 dan 29) tidak ada alat pemadam kebakaran,” imbuh Riki.
Pemdes berharap, perbaikan jalan dan drainase tak hanya mengurai kawasan kumuh. Melainkan juga membantu meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan akses transportasi memadai, kian memudahkan warga dalam mobilisasi perekonomian.
“Karena jalan kampung tersebut juga akses penting, untuk mengentaskan kawasan kumuh. Keindahan kampung juga akan ditingkatkan. Dulu sering tergenangan air saat musim penghujan tiba. Sekarang drainasenya lancar dan tidak ada lagi banjir,” bebernya.
Upaya lainnya, yakni mendorong kesadaran warga untuk memilah dan mengelola sampah. Pemdes memanfaatkan eks gedung SDN Kedawung III, yang sudah lama tidak terpakai. Disulap menjadi gudang barang bekas hasil pemilahan sampah. Kemudian dijual lagi untuk menambah pemasukan asli desa (PADes).
“Usaha ini baru mulai awal Januari kemarin. Kami manfaatkan gedung SD yang tak terpakai untuk penyimpanan sementara. Terutama sampah plastik dan kertas yang berasal dari rumah tangga. Gedung tersebut masuk tanah kas desa,” jelas Riki.
Terkait edukasi pemilahan sampah, sudah dilakukan sejak dari tumah tangga. Warga diminta memilah sampah kertas dan plastik yang kering. Nantinya akan diambil langsung oleh petugas di rumah-rumah warga tiap seminggu sekali.
“Nantinya pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab badan usaha milik desa (BUMDes). Petugas yang ambil sampah pakai tenaga honorer lepas. Upahnya Rp 750 ribu per bulan. Kegiatan ini sudah kami sosialisasikan ke RT, RW, PKK, Posyandu, dan sebagainya. Jadi sekarang masyarakat sudah terbiasa memilah sampah di rumah,” bebernya.
Sudah berjalan delapan bulan, program pemilahan sampah bukan tanpa kendala. Karena baru Dusun Kedawung yang kesadaran masyarakatnya tinggi. Sedangkan di dusun lainnya belum optimal. “Kadang alasan warga, kertas atau plastiknya masih dipakai sendiri,” keluh Riki.
Sementara itu, BUMDes Desa Kedawung sudah memiliki sektor usaha ketahanan pangan. Menggandeng para peternak sapi. BUMDes menitipkan modal tujuh ekor sapi pada kelompok peternak. Bagi hasilnya, BUMDes mendapat 30 persen dan kelompok peternak 70 persen.
“Kami sedang mengupayakan program desa wisata. Saat ini dalam proses pembangunan waterboom. Semoga langkah kami mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” harapnya. (din/fer/dam) Editor : Damianus Bram