RADARSOLO.COM - Aksi demo yang dilakukan warga Desa Gabus, Kecamatan Ngrampal terkait jalan di lahan oro-oro yang disertifikatkan pemdes setempat mendapat tanggapan. Pemdes berniat membangun jalan tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Mustakim mengakui bahwa sosialisasi tidak sampai ke warga.
”Kami dari BPD persyaratan administrasi sudah sesuai. Sudah ditembusi dan APBD sudah berjalan. Tapi kalau masalah sosialisasi ke masyarakat mungkin ada miss komunikasi di antara pemerintah desa dan masyarakat. BPD belum ada sosialisasi ke masyarakat,” terangnya.
Sementara, Sekretaris Desa (Sekdes) Gabus Sunarto menjelaskan penyertifikatan tanah itu melalui program PTSL 2023. Selanjutnya terkait program pembangunan di lokasi itu, pemerintah berniat baik untuk pengembangan wilayah desa Gabus.
”Kami sudah daftarkan dan menjadi tanggungan pemerintah Desa Gabus. Nanti penggunaan terserah desa yang didukung dari warga,” ujarnya.
Lantas dalam proses aksi tersebut, terjadi diskusi yang cukup alot. Sampai pada akhirnya diputuskan untuk mengambil kebijakan dikembalikan seperti semua, untuk akses jalan pertanian.
”Lebih manfaat jika dikembalikan, nanti dana yang sudah dipakai dikalkulasi. Kita transparan saja,” terangnya.
Berkaitan dengan desakan warga Gabus, Kades Gabus Sumawanto menuturkan niat desa untuk mengolah lahan itu menjadi lahan pertanian. Namun mungkin ada yang tidak suka dengan kebijakan desa.
”Nantinya setelah jadi lahan pertanian, dikelola masyarakat, entah sewa atau masuk PAD dan jadi Bumdes,” ujarnya.
Dia menyampaikan rencana desa sebenarnya sudah cukup positif untuk kepentingan warga. Karena bumdes sendiri sudah mulai punya peran pengembangan desa.
Termasuk upaya kesejahteraan. Pihaknya juga merasa sudah mengundang BPD untuk rencana dari Pemdes.
”Saya sendiri juga kaget, kenapa tiba-tiba ada penolakan. Seharusnya kalau ditolak sejak dulu. Rencana saya sebenarnya kedepan juga jadi jalan dan menjadi tanggung jawab pemerintah desa penuh," jelasnya.
"Selama jalan ini belum bisa dipakai, pemerintah juga sudah berusaha menganggarkan agar jalan berfungsi normal,” imbuhnya.
Setelah terjadi diskusi dengan warga ini, pemerintah desa tidak masalah merubah perencanaan pemanfaatan lahan itu. (din/adi)
Editor : Adi Pras