RADARSOLO.COM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen kewalahan mengurusi urusan sampah di Sragen. Sehingga fokus pelayanan hanya di kawasan perkotaan yang dikenakan iuran sampah. DLH berdalih jumlah pekerja sangat kurang untuk pelayanan sampah.
Kepala DLH Sragen Rina Wijaya menjelaskan, target pelayanan baru di wilayah kelurahan. Belum sampai ke pedesaan dengan 196 desa. Sehingga hanya di kelurahan saja yang ditarik iuran sampah senilai Rp 3.000 per rumah setiap bulan yang wajib retribusi.
”Sarpras kami dan tenaga kami belum memenuhi untuk pelayanan ke desa,” ujarnya.
Sejauh ini yang sudah masuk kawasan perkotaan antara lain Kelurahan Sragen Tengah, Sragen Wetan, Sragen Kulon, Nglorog, Karangtengah, Sine untuk Kecamatan Sragen. Kemudian Kecamatan Karangmalang meliputi Kelurahan Plumbungan dan Kroyo. Selanjutnya di Kecamatan Gemolong meliputi Kelurahan Gemolong, Kragilan, dan Ngembatpadas.
Dia menambahkan, dari retribusi sampah ini, target 2024 sebanyak Rp 550 juta. Namun baru menyerap 30 persen dari 12 kelurahan tersebut. ”Kalau Gemolong pun belum sampai 30 persen,” ujarnya.
Menurutnya, situasi seperti di Gemolong masih mengolah sampah dengan membakar sendiri. Karena lahan di sekitar masih cukup luas. Maupun pengolahan sampah sudah kerjasama dengan pihak ketiga.
Disinggung soal sarana prasarana kebersihan, dia menjelaskan, kendaraan truk aktif hanya 12 kendaraan. Kemudian tiga alat berat untuk sampah. Kemudian kendaraan roda tiga ada beberapa di kelurahan. Sedangkan jumlah tenaga kebersihan hanya 189 orang.
Kemudian pekerja lapangan ada sekitar 75 orang, seperti tukang sapu dan sebagainya. Belum termasuk sopir kendaraan pengangkut sampah. Kebutuhan semestinya diperlukan 170 an pekerja.
”Kita tetap mengajukan tambahan tenaga,” ujarnya. (din/adi)
Editor : Adi Pras