RADARSOLO.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sragen mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Terutama mempersiapkan isu pemotongan dana transfer pusat ke daerah.
Ketua DPC Demokrat Budiono Rahmadi menjelaskan, alih-alih mempersoalkan kekhawatiran pemotongan dana transfer pusat ke daerah, pihaknya justru mendorong Pemkab Sragen lebih kreatif menarik PAD.
Dia menekankan bahwa partai yang dipimpinnya kini berbenah menjadi partai yang transparan dan pro-rakyat.
Semangat ini sejalan dengan pandangan kritisnya terhadap kondisi fiskal daerah. Dia berpendapat jika ada pemotongan dana transfer, pemerintah daerah harus siap mencari alternatif pendapatan lain.
Dia menegaskan Pemkab Sragen memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, terutama melalui penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat tanah.
Menurutnya, banyak sekali bangunan di Sragen yang belum memiliki IMB. Jika penertiban ini dilakukan secara serius dan dipermudah, dengan biaya yang terjangkau, potensi pendapatan yang bisa diraup sangatlah besar.
”Saya yakin banyak banget bangunan yang belum punya IMB. Jika itu ditertibkan kemudian Pemkab Sragen ini mempermudah pengurusan, misalnya 1 IMB Rp 500 ribu, itu akan jadi sumber pendapatan yang besar," ujarnya dalam HUT DPC Partai Demokrat Sragen, Rabu (10/9/2025).
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penertiban sertifikat tanah, khususnya lahan hijau yang telah didirikan bangunan.
Mas Broh meyakini bahwa langkah ini, jika diimplementasikan dengan kepemimpinan yang inovatif, akan menjadi sumber pendapatan yang signifikan.
”Coba satu desa saja 10-20 sertifikat se kabupaten udah berapa. Memang dibutuhkan leader yang inovatif," pungkas ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sragen ini.
Pihaknya menunjukkan bahwa DPC Demokrat Sragen tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial.
Tetapi juga menyuarakan isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mendorong transparansi, dan mencari solusi konkret untuk tantangan ekonomi daerah. (din/adi)
Editor : Adi Pras