RADARSOLO.COM - DI balik aroma nasi hangat yang mengepul dari dapur besar Pondok Pesantren Walisongo Sragen, tampak belasan wajan raksasa berjejer. Suara denting sendok logam berpadu dengan tawa para santri yang sedang bersiap makan siang.
Dapur itu bukan sekadar tempat memasak — melainkan simbol kemandirian yang sudah puluhan tahun melekat pada pesantren ini.
Berdiri sejak 1995, Ponpes Walisongo dikenal bukan hanya karena pendidikannya yang kuat, tetapi juga karena kemampuannya mengelola dapur mandiri untuk ribuan santri setiap hari.
Saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan pemerintah, Walisongo menyambutnya bukan dengan canggung, melainkan dengan kesiapan.
“Kami belum menerima pasokan MBG karena memang punya dapur sendiri. Tapi kami justru sedang menyiapkan dapur baru khusus untuk mendukung program itu,” ujar Daroni, Kepala Badan Kemandirian Yayasan Pondok Pesantren Walisongo, saat ditemui, Kamis (9/10).
Daroni masih ingat betul masa-masa awal ketika santri memasak sendiri di pondok. Pada 2006 menjadi titik balik di mana Ponpes Walisongo mulai membuka sekolah formal dan memutuskan untuk menyediakan makan terpusat. Sejak saat itu, dapur pesantren bekerja tiga kali sehari — pagi, siang, dan sore — tanpa jeda.
Kini, dapur lama itu setiap harinya melayani sekitar 1.300 santri, terutama siswa SMP dan SMA yang tinggal di asrama. Hanya dengan 10 orang tenaga dapur, mereka menyiapkan ribuan porsi makanan bergizi dalam ritme yang nyaris tak pernah berhenti.
“Jumlah kami memang tidak banyak, tapi sudah terbiasa. Menu selalu kami sesuaikan dengan selera anak-anak, tapi tetap bergizi,” jelasnya sambil tersenyum.
Berbeda dengan dapur MBG yang disebut melibatkan puluhan petugas, sistem di Walisongo sudah teruji efisien. Santri SD mendapat makanan dalam wadah bersih yang diantar langsung ke ruang makan. Sementara santri SMP dan SMA makan dengan sistem prasmanan, agar bisa memilih porsi dan menyesuaikan dengan alergi atau kebutuhan gizi masing-masing.
Meski sudah lama mandiri, Walisongo tak menutup diri terhadap inovasi. Yayasan bahkan tengah mempersiapkan surat pernyataan pengelolaan gizi (SPPG) untuk mengajukan dapur baru yang akan terintegrasi dengan program MBG.
Namun Daroni menegaskan bawah dapur itu bukan sekadar renovasi, melainkan pembangunan baru yang berdiri berdampingan dengan dapur lama.
“Dapur lama tetap beroperasi untuk makan pagi dan sore, sedangkan MBG nanti kita fokuskan untuk makan siang,” tuturnya.
Skema ini bukan hanya menunjukkan kesiapan, tapi juga kecermatan. Pesantren berupaya mengintegrasikan program pemerintah tanpa mengganggu sistem tradisional yang sudah berjalan puluhan tahun.
Dengan kata lain, Walisongo menempatkan MBG bukan sebagai pengganti, melainkan mitra sinergi dalam upaya memperkuat gizi santri.
Ketika isu keracunan makanan menghantam beberapa sekolah penerima MBG, pihak Walisongo tetap tenang.
“Kami sudah puluhan tahun masak untuk santri, tiga kali sehari, tanpa masalah. Jadi tidak khawatir,” tegas Daroni.
Pengalaman panjang itu menjadi dasar kepercayaan diri pesantren untuk terus mengelola makanan secara mandiri. Ia bahkan mengaku optimistis program MBG bisa menambah nilai gizi karena didukung anggaran pemerintah yang lebih besar.
“Kalau kami kan dananya dari orang tua santri, jumlahnya terbatas. Tapi MBG bisa membantu menambah asupan, asalkan tetap terkontrol dan higienis,” ujarnya.
Kisah Ponpes Walisongo adalah bukti bahwa kemandirian dan kolaborasi tidak harus saling meniadakan. Pesantren ini berhasil membangun sistem pangan yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai karakter pendidikan Islam: sederhana tapi penuh nilai.
Setiap nasi yang dihidangkan di dapur Ponpes Walisongo bukan sekadar sumber energi, tapi juga hasil dari semangat gotong royong, kedisiplinan, dan kasih sayang yang terbangun antara pengasuh, guru, dan santri.
Dengan langkah ini, Walisongo Sragen menunjukkan bahwa menyambut MBG bukan berarti menyerahkan semuanya kepada program, tetapi menyambutnya dengan kesiapan dan jati diri. Tradisi bisa tetap hidup, sambil berjalan seiring dengan inovasi. (din/bun)
