RADARSOLO.COM – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen akhirnya angkat bicara terkait memanasnya tensi antara petani Desa Jono dan Desa Gawan, Kecamatan Tanon terkait macetnya proyek normalisasi irigasi.
Kepala DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto menegaskan, penanganan wilayah tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena kompleksitas teknis di lapangan.
Menurut Mursid, wilayah Kecamatan Tanon hingga Plupuh terutama Desa Jono, Karungan, Gentan Banaran, dan Gawan memiliki masalah pelik.
Air tidak hanya datang dari curah hujan dari hulu, tetapi juga fenomena backwater (air balik) dari Sungai Bengawan Solo, terutama Desa Gawan.
”Bahkan saat tidak hujan pun, kalau Bengawan Solo pasang, airnya balik (masuk ke sawah, red). Jadi kami harus kumpulkan data curah hujan tahunan, banjir 10 tahunan, hingga data LRWR dari BBWS Bengawan Solo. Kami simulasi, yang biasanya banjir tiga hari, bagaimana desainnya supaya jadi sehari atau tidak banjir sama sekali,” ujar Mursid di ruang kerjanya, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, tim teknis sumber daya air (SDA) dan konsultan telah bekerja sejak awal Maret untuk "menembak" elevasi sungai.
Hasilnya mengejutkan, secara kasat mata saluran tampak datar, namun berdasarkan grafik ukuran, ada bagian yang justru naik atau tertutup sedimentasi.
Hingga Senin (13/4/2026) mendatang, pihaknya fokus melakukan finalisasi detail engineering design (DED). Setelah itu, proyek langsung masuk tahap pengadaan.
”Insyaallah, minggu keempat April kita sudah mulai pengerjaan fisik di lapangan,” janji Mursid.
Untuk tahap awal, DPU mengucurkan anggaran sebesar Rp 300 juta yang dibagi ke dalam tiga item pekerjaan. Normalisasi saluran, pembuatan gorong-gorong, pintu air di dua titik masing-masing Rp 100 juta.
Anggaran ini difokuskan untuk wilayah sisi selatan terlebih dahulu. Sementara untuk sisi utara yang berdekatan dengan jalan raya, DPU masih harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
Terkait gesekan antarwarga Jono dan Gawan, Mursid menunjukkan bukti dokumentasi sosialisasi pada 12 Maret yang dihadiri para kades, camat, hingga tokoh petani. Dalam pertemuan itu, sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa pematokan lahan dilakukan pada 14 Maret.
Baca Juga: Unit Pelayanan Pemkab Karanganyar yang Tidak Ikut Kebijakan WFH setiap Jumat
”Proses pematokan kemarin itu juga atas permintaan petani dan Pak Lurah untuk menunggu masa panen selesai. Kami paham, tidak mungkin orang mau panen tapi terganggu pengerjaan. Semua harus legawa,” tambahnya. (din/adi)
Editor : Adi Pras