RADARSOLO.COM – Langkah cepat diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen demi menyelamatkan dimulainya tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 78 Sragen.
Mengingat rekrutmen guru tetap di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang masih berjalan, Pemkab Sragen resmi membentuk Tim Transisi untuk memasok guru tamu.
Langkah taktis ini dilakukan agar proses belajar-mengajar yang dijadwalkan bergulir pada Selasa (14/7/2026) tidak kedodoran.
Pada Tahun Ajaran 2026/2027 ini, SR Sragen langsung dihadapkan pada tantangan besar. Sekolah berbasis boarding school ini membuka total tujuh rombongan belajar (rombel).
Baca Juga: Sikat Maling Box Sound di Gesi, Polres Sragen Hanya Butuh Hitungan Jam
Rinciannya meliputi satu rombel tingkat sekolah dasar (SD), tiga rombel sekolah menengah pertama (SMP), dan tiga rombel sekolah menengah atas (SMA).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sragen Yuniarti mengungkapkan, langkah darurat ini diambil setelah adanya lampu hijau dari Sekretaris Jenderal Kemensos. Pemkab Sragen diminta bergerak taktis mem-back-up persiapan operasional sekolah berasrama tersebut.
”Proses rekrutmen gurunya kan ada di Kemensos dan saat ini baru berjalan, kami belum tahu pasti kapan penetapannya. Namun, sesuai instruksi pusat, Pemkab Sragen diminta mem-back-up beberapa hal penting, salah satunya mempersiapkan guru tamu,” ujar Yuniarti.
Baca Juga: KPU Karanganyar Gembleng Pemilih Pemula Lewat Komite Milkoi
Untuk itu, Pemkab Sragen membentuk Tim Transisi khusus yang dikomandoi bupati Sragen, wakil bupati, sekda, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Tim ini bertugas mengawal masa peralihan siswa ke gedung baru sekaligus menyuplai tenaga pengajar sementara.
Urusan pasokan guru tamu dibagi berdasarkan kewenangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sragen bertanggung jawab penuh untuk menyuplai pengajar di jenjang SD dan SMP.
Baca Juga: Buntut OTT Bupati Sukoharjo, Pemkab Sragen Pilih Ngerem Pencairan Dana Hibah
Sementara untuk jenjang SMA, Pemkab Sragen telah mengetuk pintu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk ikut turun tangan dalam rapat tim transisi.
Di luar urusan guru, dinamika menarik justru terjadi pada kursi penampungan siswa, khususnya di jenjang SD. Dari total kuota 90 kursi yang disediakan, per awal Juli ini baru tercatat ada delapan siswa yang mendaftar.
Yuniarti membeberkan, fenomena minimnya pendaftar SD ini tidak hanya terjadi di Sragen, melainkan menjadi tren nasional di seluruh Indonesia yang memiliki program serupa. Faktor psikologis orang tua menjadi pemicu utamanya.
Baca Juga: Sambut MPLS, Disdikbud Karanganyar Larang Keras Perpeloncoan dan Kekerasan
”Banyak warga Sragen yang sebenarnya ingin menyekolahkan anaknya di SR Terintegrasi, tapi maunya yang bisa pulang ke rumah. Sementara aturan di sini wajib berasrama. Orang tua rata-rata masih merasa anaknya terlalu kecil untuk dilepas tinggal di asrama,” urai Yuniarti. (din/adi)
Editor : Adi Pras