RADARSOLO.COM – Suasana halaman Kantor Bupati Sragen tampak berbeda Rabu (25/3/2026) pagi ini.
Ribuan aparatur sipil negara (ASN) tumpah ruah dalam balutan seragam dinas, namun dalam nuansa yang penuh kehangatan.
Pemerintah Kabupaten Sragen menggelar halalbihalal serentak pasca-libur panjang Ramadan. Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, dr. Hargiyanto menyebut, Langkah ini sebagai terobosan efisiensi.
”Tadi ada sekitar 2.000 lebih ASN yang hadir. Kami kumpulkan jadi satu supaya tidak ada lagi acara halalbihalal per dinas-dinas yang mengundang bupati secara terpisah. Ini jauh lebih efisien dari sisi waktu maupun biaya,” ujar Hargiyanto saat ditemui usai acara.
Meski dibalut suasana Lebaran, bupati Sragen menggunakan momentum apel tersebut untuk memberikan arahan strategis.
Menurut sekda, penyampaian instruksi di lapangan dinilai lebih mengena dan efektif dibandingkan pertemuan formal di dalam gedung.
Ada tiga poin besar RPJMD yang kembali ditekankan kepada seluruh OPD (organisasi perangkat daerah).
Di antaranya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama. Serta pelaksanaan program nasional yang harus segera dikebut.
”Bupati meminta seluruh dinas menjadikan visi-misi ini sebagai prioritas kerja. Singkat, padat, tapi pesannya sampai langsung ke akar rumput ASN,” tambah sekda.
Isu yang paling krusial dalam pertemuan tersebut adalah persiapan Kabupaten Sragen menghadapi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Peraturan ini mengamanatkan belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari APBD pada 2027.
Sekda menekankan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah bekerja keras mencari formula yang tepat untuk menekan angka tersebut tanpa mengorbankan hak-hak pegawai.
”Target kami menuju 30 persen itu harga mati sesuai aturan pusat. Namun, pesan bupati jelas, jangan sampai mengurangi kesejahteraan pegawai. Solusinya adalah dengan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dan melakukan rasionalisasi belanja yang tidak menyentuh hak dasar ASN,” tegas Hargiyanto.
Menanggapi isu mengenai larangan open house yang berlebihan, sekda menjelaskan bahwa Pemkab Sragen memilih jalan tengah.
Tradisi silaturahmi tetap dijalankan namun dengan konsep yang sangat sederhana.
”Kami kerjakan tradisinya, tapi tidak berlebihan. Yang penting esensi saling memaafkan dan koordinasi kerja kembali berjalan normal. Besok semua dinas sudah harus tancap gas bekerja untuk masyarakat,” tandasnya. (din/adi)
Editor : Adi Pras