Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penetapan Perubahan Propemperda 2023, digelar di gedung DPRD setempat, Kamis (12/1/2023). Dalam rapat paripurna tersebut, Propemperda 2023 menetapkan 16 raperda. Terdiri dari 13 raperda dari Pemkab Sukoharjo, serta 3 raperda inisiatif legislatif.
Dalam acara tersebut, Etik mengaku telah dilakukan pemantapan dan finalisasi terhadap rencana Propemperda 2023. Antara badan pembentukan perda di DPRD, bersama dengan jajaran eksekutif.
“Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda. Disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Diharapkan dapat tersusun dan terbentuk perda yang berkualitas, implementatif, tepat, serta sesuai kebutuhan masyarakat,” ucap Etik.
Menurut Etik, penyusunan propemperda dilaksanakan bersama legislatif. Selama perencanaan penyusunannya, memerhatikan beberapa hal. Antara lain perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk aspirasi masyarakat.
Selain itu, penyusunan propemperda juga memerhatikan skala prioritas. Berpedoman dari hasil konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah. Propemperda 2023 telah ditetapkan, dengan DPRD Sukoharjo Nomor 170/16 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.
Namun, beberapa raperda yang sudah masuk Propemperda 2022, justru belum rampung dibahas dan diundangkan. Maka raperda tersebut harus dibahas tahun ini. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan perubahan propemperda.
Sesuai ketentuan Pasal 37 jo Pasal 40 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, mengamanatkan hasil penyusunan propemperda antara DPRD dan bupati disepakati menjadi Propemperda. Kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
“Merealisasikan raperda yang telah ditetapkan dalam perubahan propemperda tersebut, hendaknya memerhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terutama menyangkut kewenangan pemkab. Agar perda yang ditetapkan tidak bertentangan,” pesan Etik. (kwl/fer/dam) Editor : Damianus Bram