RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan mengurangi kemiskinan.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani, usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Koperasi Desa Merah Putih di Gedung Terpadu Menara Wijaya pada Kamis (13/3/2025).
Menurut Bupati Etik Suryani, program ini selaras dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta program arahan Presiden RI dalam Asta Cita, khususnya misi keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
"Berdasarkan hasil sensus tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di desa mencapai sekitar 202 juta jiwa atau 73,3 persen dari total populasi. Sementara itu, di Kabupaten Sukoharjo, dari sekitar 913.950 jiwa penduduk, mereka hidup di 150 desa. Dengan angka yang begitu besar, membangun dari desa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Etik Suryani.
Bupati Etik menegaskan bahwa koperasi memiliki peran penting sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial serta salah satu soko guru perekonomian nasional.
Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan Program Koperasi Desa Merah Putih sebagai wujud nyata semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi di desa.
"Program ini membuka peluang bagi warga desa untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini akan dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pembangunan koperasi baru serta revitalisasi koperasi yang sudah ada," jelasnya.
Sebagai bagian dari implementasi program ini, desa-desa di Sukoharjo akan bekerja sama membangun infrastruktur pendukung, seperti gudang koperasi dan kerja sama antar desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sinergi ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran desa sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, Bupati Etik Suryani mengajak seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, serta masyarakat untuk berkomitmen dalam mendukung dan mengembangkan koperasi desa.
"Saya mengimbau pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa untuk bersinergi memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi. Selain itu, kita perlu meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga guna mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera," tambahnya.
Bupati juga berharap program ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain agar semakin kreatif dan inovatif dalam membangun koperasi yang berdaya saing.
"Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kami yakin Koperasi Desa Merah Putih dapat tumbuh menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang membawa manfaat besar bagi masyarakat Sukoharjo dan seluruh desa di Indonesia," pungkasnya.
Disisi lain, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI) Widhi Hartono saat dihubungi koran ini mengungkapkan dibalik optimisme yang ditawarkan Koperasi Desa Merah Putih, ada sejumlah pertanyaan kritis yang harus dijawab sebelum program ini benar-benar diterapkan secara luas.
KDMP dirancang untuk menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi di desa, terutama dalam menghadapi praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir yang kian mencengkeram masyarakat desa.
"Saat ini, kita melihat desa menjadi sasaran empuk bagi pinjol dan rentenir. Ini jelas menghambat pertumbuhan ekonomi dan permodalan masyarakat. Kami berharap KDMP bisa menjadi jawaban dari permasalahan ini," ujar Widhi Hartono.
Namun, ada kekhawatiran mendalam soal sumber pendanaan koperasi ini. DPN PPDI menegaskan bahwa modal KDMP tidak boleh mengganggu alokasi Dana Desa, yang sudah memiliki peruntukannya sendiri untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
"Kami mendukung penuh program ini, tetapi dengan catatan jelas: permodalannya tidak boleh membebani desa. Pemerintah harus mencari solusi pendanaan yang tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan desa," lanjutnya.
Selain persoalan modal, aspek pengelolaan dan tata kelola koperasi juga menjadi perhatian serius. Mengingat cakupan KDMP yang cukup luas, termasuk penyediaan permodalan, distribusi sembako, hingga suplai gas di desa. Maka diperlukan sistem yang kuat dan pengurus yang benar-benar kompeten.
DPN PPDI menyoroti beberapa hal yang masih perlu diperjelas, di antaranya, Siapa yang akan mengelola koperasi ini di setiap desa?
Bagaimana mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan dana Seberapa besar keterlibatan pemerintah dalam pengawasan operasional koperasi ini?
Apakah ada jaminan bahwa koperasi ini tidak akan bernasib sama seperti koperasi-koperasi yang gagal sebelumnya?
"Kami ingin memastikan koperasi ini benar-benar dikelola secara profesional, bukan sekadar proyek yang akhirnya menjadi beban baru bagi desa. Keanggotaan dan kepengurusan koperasi harus berasal dari masyarakat desa setempat, dan pemerintah harus memastikan ada pelatihan SDM yang memadai," tegas Widhi Hartono.
Meskipun menyatakan dukungan penuh, DPN PPDI tetap memberikan syarat-syarat ketat sebelum KDMP benar-benar dijalankan secara nasional.
"Kami tidak ingin cita-cita besar ini justru menjadi masalah baru di desa. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin bahwa koperasi ini benar-benar siap sebelum diterapkan. Jangan sampai masyarakat desa hanya dijadikan objek program tanpa persiapan yang matang," pungkasnya. (kwl)
Editor : Damianus Bram