RADARSOLO.COM – Pemerintah Desa (Pemdes) Pranan, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo menegaskan kesiapannya dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Dukungan tersebut diwujudkan melalui unit dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) mandiri.
SPPG ini dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merdeka Desa Pranan. Dapur SPPG mandiri di Desa Pranan merupakan kolaborasi antara pemdes dengan masyarakat. Lokasinya sangat strategis, tepat di samping kantor desa.
Dapur ini siap melayani ribuan siswa, mulai dari dari jenjang TK hingga SMP. Sekolah-sekolah yang dilayani menyesuaikan peta geospasial, termasuk ketentuan teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Semua persiapan sudah 100 persen rampung. Kami tinggal menunggu proses verifikasi akhir dari BGN, serta penerbitan surat perintah kerja (SPK). Target kami operasional sudah penuh pada awal tahun ajaran baru 2025/2026,” jelas Direktur BUMDes Merdeka Yasir Mathsuda, Selasa (17/6).
SPPG mandiri di Desa Pranan berdiri di atas lahan seluas 650 meter persegi. Mampu memproduksi maksimal 7.000 porsi makanan per hari.
Namun di tahap awal, kuota yang ditetapkan BGN hanya 3.500 porsi per hari. Pembagian porsi mengikuti data kebutuhan gizi siswa. Serta menyesuaikan jenjang pendidikan, dengan variasi menu yang telah disusun sesuai standar gizi nasional.
“Data siswa sudah kami ajukan sejak awal. Jadi ketika nanti ada dapur baru di sekitar kami, data siswa yang telah tercakup di dapur ini tidak bisa diambil alih oleh dapur lain,” tegas Yasir.
Keunggulan dapur ini bukan hanya dari sisi kapasitas, melainkan juga dari kesiapan sistem dan sumber daya manusia (SDM). Seluruh petugas telah mengikuti pelatihan intensif dan wajib bersertifikasi. Mulai dari juru masak, petugas administrasi, hingga tenaga gizi.
BGN juga akan menempatkan penanggung jawab langsung di dapur ini, untuk memastikan standar keamanan dan mutu pangan terpenuhi setiap hari. Terkait sistem pembayaran, juga mengalami perubahan.
“Saat ini pengajuan dana dilakukan per 10 hari. Setelah dana cair, baru kegiatan distribusi berjalan. Ini untuk menghindari tumpang tindih. Serta memastikan efisiensi penggunaan anggaran,” imbuh Yasir.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Pranan Sarjanto “Jigong” menyebut SPPG di wilayahnya beda dengan dapur lainnya yang ditunjuk langsung oleh BGN. Menurutnya, inisiatif dapur ini murni dari desa. Serta dikelola secara mandiri oleh BUMDes.
“Dapur ini bentuk komitmen kami dalam mendukung program makan bergizi gratis yang digaungkan presiden. Kami optimalkan gedung serbaguna milik BUMDes sebagai instalasi dapur. Proses pembangunan hanya dua bula,” ujar Jigong. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto