RADARSOLO.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo menegaskan komitmennya untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2027.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo, dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar di Menara Wijaya, Senin (23/2).
Ariyanto menjelaskan, penyusunan Renja 2027 mengacu pada Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 000.7/038/2026 tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, serta pedoman penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Tahun 2027.
“Dalam penyusunan Renja 2027, kami menekankan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Pola penanggulangan bencana harus bergeser dari responsif menjadi preventif, dengan memperkuat sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, arah kebijakan BPBD selaras dengan visi Kabupaten Sukoharjo, yakni Sukoharjo Lebih Maju, Adil, dan Bermartabat, terutama dalam misi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan.
Menurut Ariyanto, prioritas di 2027 difokuskan pada peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim melalui rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi serta penguatan tata ruang yang responsif terhadap risiko bencana.
Indikator kinerja utama yang menjadi perhatian BPBD adalah penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
Berdasarkan target Renstra 2025–2029, IRB Sukoharjo ditargetkan turun dari 64,13 pada 2025 menjadi 64,1 pada 2027, sementara IKD ditargetkan naik dari 0,65 menjadi 0,69 pada periode yang sama.
“Target kami adalah terwujudnya Kabupaten Tangguh Bencana. Untuk itu, penguatan tata kelola berbasis data spasial dan real-time akan terus dikembangkan,” terangnya.
BPBD juga mendorong perluasan Desa Tangguh Bencana (Destana), Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), serta pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).
Selain itu, kemitraan multipihak akan diperkuat, termasuk dengan OPD, pemerintah desa, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam mendukung kesiapsiagaan, BPBD telah mengembangkan inovasi “Komandan Bejo” (Komando Penanganan Bencana Sukoharjo) serta manajemen relawan yang kini berjumlah 951 orang.
Para relawan tersebut dilindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan dan dibekali peningkatan kapasitas melalui pelatihan serta simulasi kebencanaan.
Ariyanto menegaskan, penanggulangan bencana tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dalam seluruh sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga sosial ekonomi.
“Ketahanan daerah terhadap bencana adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis target ketahanan daerah dapat tercapai,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Debora dari Komisi IV menyebut bahwa DPRD Kabupaten Sukoharjo siap mendukung langkah-langkah Pemkab Sukoharjo dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.
"Tentunya, nanti bentuk dukungan sesuai fungsi-fungsi kami DPRD, seperti legislasi, penganggaran dan pendampingan," kata Debora. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto