RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo terus mematangkan penjangkauan murid Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2026/2027.
Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Bapperida Sukoharjo menggelar rapat koordinasi untuk menyamakan sasaran penjangkauan murid dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) reguler.
Kepala Dinsos Sukoharjo Yunia Wahdiyati menjelaskan, rapat koordinasi penting agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran antara Sekolah Rakyat dengan sekolah reguler.
“Terwujudnya kesepahaman atas sasaran penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat dan SPMB reguler tahun ajaran 2026. Sebelumnya memang ada kesan bahwa penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat ‘merebut’ calon siswa SPMB reguler. Ini yang perlu dipertegas, mana calon siswa SR dan mana yang SPMB reguler,” jelasnya.
Baca Juga: Sensasi Aneka Menu Daging Kuda Khas Polokarto Sukoharjo, Dipercaya Meningkatkan Vitalitas
Yunia menambahkan, SR fokus pada anak-anak dari keluarga miskin (gakin) dan sangat miskin, khususnya yang masuk kategori desil 1 dan 2.
Selain itu, sasaran utama lainnya adalah anak-anak yang berpotensi putus sekolah maupun yang sudah putus sekolah.
“Untuk penjangkauan Sekolah Rakyat, sasarannya adalah mereka yang masuk kategori miskin dan sangat miskin. Mereka yang saat ini potensinya putus sekolah atau malah sudah pada posisi putus sekolah,” katanya.
Baca Juga: Dosen Predator FEBI UIN Solo Dinonaktifkan, Kembali Ancam Korban Ungkit Nilai Matkul Tidak Lulus
Menurut Yunia, pihaknya juga telah meminta data kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait anak-anak yang berpotensi putus sekolah maupun yang sudah putus sekolah. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat.
“Kemarin kami juga meminta data ke disdik terkait potensi putus sekolah dan putus sekolah yang selanjutnya akan dilakukan penjangkauan,” jelasnya.
Tak hanya itu, dinas sosial juga diminta melakukan penjangkauan ke panti anak maupun LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) agar anak-anak di lembaga tersebut mendapatkan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
“Untuk penjangkauan ini kami juga diminta ke panti anak atau LKSA untuk membukakan akses pendidikan kepada anak-anak ini,” imbuhnya.
Yunia kembali menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat bukan untuk mengambil sasaran siswa sekolah reguler, melainkan menjadi solusi pendidikan bagi kelompok rentan yang selama ini belum terjangkau.
“Sekali lagi, kami tidak boleh ‘merebut’ sasaran sekolah reguler,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Sukoharjo Havid Danang Purnomo Widodo mengatakan, rakor dilakukan untuk menyamakan persepsi antarlembaga agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran penerimaan siswa.
Baca Juga: Dosen UIN Solo Diduga Lecehkan Sejumlah Mahasiswi, Rektor Desak Pelaku Minta Maaf Langsung
“Rakor ini memang kami lakukan untuk menindaklanjuti laporan dari tenaga pendidik di wilayah. Ada beberapa keluhan dari guru yang notabene sama-sama sedang mencari siswa masuk SD Negeri, namun akhirnya didatangi petugas pendamping PKH dan diminta menyekolahkan anaknya ke Sekolah Rakyat karena masuk desil 1 dan 2,” ujarnya.
Menurut Havid, pihaknya berharap sasaran Sekolah Rakyat tidak mengambil calon siswa yang sudah masuk ke sekolah negeri. Sebab, sekolah negeri saat ini juga tengah berjuang mendapatkan peserta didik baru.
“Kalau menurut hemat kami, sasarannya jangan di sekolah negeri. Karena sekolah negeri ini juga baru merintis mencari murid. Selain itu, sekolah negeri dan Sekolah Rakyat sama-sama gratis,” lanjutnya.
Baca Juga: Sema FEBI Sorot Kinerja Satgas UIN Solo, 13 Korban Pelecehan Seksual Dosen Belum Dapat Pendampingan
Dia menilai program Sekolah Rakyat lebih tepat menyasar siswa dari keluarga kurang mampu yang saat ini masih bersekolah di sekolah berbayar atau swasta.
Berdasarkan data Disdikbud, masih ditemukan siswa dari keluarga desil 1 dan desil 2 yang menempuh pendidikan di sekolah swasta berbayar.
“Alangkah baiknya nanti menyasar sekolah-sekolah yang berbayar. Karena menurut data kami, ada beberapa sekolah berbayar yang muridnya ternyata masuk desil 1 dan desil 2. Data itu sudah kami berikan ke Dinsos untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Havid mengaku selama ini banyak guru SD Negeri merasa khawatir karena harus bersaing mencari murid dari berbagai sektor.
Tidak hanya dengan sekolah swasta, namun kini juga bersinggungan dengan program dari Kementerian Sosial, Kementerian Agama dan lainnya.
“Teman-teman di sekolah negeri ini sudah susah-susah cari murid, pontang-panting. Selama ini mereka khawatir karena sudah beririsan dengan sekolah swasta, sekarang harus beririsan lagi dengan Kementerian Sosial,” ungkapnya.
Baca Juga: Warga Polokarto Sukoharjo Korban Laka Maut Bukit Bego Lumpuh, Bantuan Terus Mengalir
Meski demikian, dia memastikan hasil rapat koordinasi telah menghasilkan kesepahaman bersama antara disdikbud dan dinsos terkait sasaran Sekolah Rakyat.
“Prinsipnya kemarin sudah clean and clear. Dari dinsos juga sudah memahami keluh kesah kami, dan kami juga menghormati keputusan bersama,” tegasnya.
Ke depan, disdikbud dan dinsos akan berkolaborasi melakukan penjangkauan langsung ke lapangan, khususnya kepada keluarga desil 1 dan 2 yang masih menyekolahkan anaknya di sekolah berbayar.
“Nanti kami bersama-sama turun ke wilayah, ke lapangan. Jadi Dinsos dan Dinas Pendidikan akan berkolaborasi melakukan penjangkauan kepada orang tua yang masuk desil 1 dan 2, tetapi anaknya masih sekolah di sekolah berbayar,” tandasnya. (kwl/nik)
Editor : fery ardi susanto