RADARSOLO.COM - Wonogiri meraih peringkat kedua kategori Kinerja Pengawasan Terbaik dalam Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Provinsi Jawa Tengah 2026.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa (3/11/2026).
Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kinerja Pemkab Wonogiri dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Wonogiri juga pernah meraih peringkat kedua dalam kategori serupa pada 2022. Di tahun ini, posisi pertama ditempati Kabupaten Banyumas dan posisi ketiga ditempati Kota Magelang.
Baca Juga: NJOP PBB-P2 Wonogiri Disesuaikan pada 2026, Bupati Pastikan Pajak Warga Tak Naik
Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno mengatakan, pihaknya bersyukur atas penghargaan tersebut.
Menurut dia, capaian itu menjadi penyemangat bagi jajaran Pemkab Wonogiri untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
"Alhamdulillah Wonogiri mendapat peringkat kedua se-Jawa Tengah sebagai pemerintah dengan kinerja pengawasan terbaik. Kami bersyukur atas capaian ini," ujar Imron.
Wabup Wonogiri menyampaikan terima kasih kepada Inspektorat dan seluruh jajaran perangkat daerah atas kinerja serta komitmen dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan juga dinilai menjadi bagian penting dalam pencapaian tersebut.
"Penghargaan ini bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Pemkab Wonogiri akan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan Wonogiri yang berdaya saing, maju, sejahtera, serta pembangunan berkelanjutan," papar Imron.
Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2026 mengusung tema Deteksi Dini dan Early Warning System Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur pengawasan dan penegak integritas, di antaranya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Tengah, serta Kepala BPKP Perwakilan Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya pengawasan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Menurut dia, pengawasan tidak semata-mata bergantung pada jabatan, tetapi harus tumbuh dari kesadaran diri sendiri dan lingkungan kerja.
Dia juga mengingatkan potensi penyimpangan dapat muncul sejak tahap perencanaan anggaran.
Baca Juga: Kukuhkan Ketua OSIS Hasil Pilketos Serentak 2026, Bupati Wonogiri Tekankan Tolak Money Politics
Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal hingga pelaksanaan dan pengendalian program.
Ahmad Luthfi meminta tidak ada lagi penunjukan pelaksana tugas (Plt) akibat adanya kasus penyimpangan di lingkungan pemerintahan daerah.
Sementara itu, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Imam Turmudhi mengingatkan APBD merupakan tulang punggung pembangunan daerah sekaligus amanah masyarakat yang harus dijaga.
Jabatan publik, menurut dia, merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, bukan sarana untuk mencari kekayaan. Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan. (al)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com