Kepala Dinsos Wonogiri Kurnia Listyarini mengatakan, pihaknya belum menerima keputusan resmi terkait dihentikannya program BST. Sementara penghentian program BST baru diumumkan Mensos Risma Tri Rismaharini lewat media sosial.
Kini hanya program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diterima warga terdampak pandemi. Terakhir kali BST dengan nominal Rp 300.000 perbulan disalurkan pada Agustus lalu. Data dinsos, keluarga penerima manfaat (KPM) BST mencapai 51.472 KPM. Sementara KPM PKH 36.662 dan KPM BPNT sebanyak 70.618.
”Kami tunggu surat resmi dari kemensos dulu terkait penghentian BST ini. Kalau sudah ada suratnya kami akan umumkan kepada pihak desa yang diteruskan juga ke warga,” beber Kurnia, Minggu (26/9).
Kurnia menjelaskan, awalnya BST direncanakan hanya sampai di Desember 2020 Namun karena kemenkeu menyiapkan anggaran tambahan BST, dilanjutkan hingga April 2021.
Karena banyak warga yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), BST kembali diperpanjang. Untuk itu, pihaknya menunggu surat resmi dari kemensos. Meski begitu, saat ini warga dinilai sudah bisa mengetahui informasi dari medsos.
”Kalau sudah tahu dari medsos nanti tidak kaget kalau BST dihentikan. Kami masih tunggu surat resmi,” imbuh Kurnia.
Sementara itu, beredar informasi adanya bansos khusus senilai Rp 200.000 untuk KPM yang akan disalurkan tiap bulan hingga Desember tahun ini. Kurnia juga sudah mengetahui informasi itu dari medsos, namun lagi-lagi belum ada surat resmi terkait hal tersebut.
”Memang di medsos ada kabar itu. Tapi untuk surat resminya belum. Kami tunggu keputusan resminya. Apa nanti itu pengganti BST yang dihapus, apa penerimanya sama atau beda kami belum tahu kami tunggu keputusan resminya saja,” bebernya.
”Kalaupun benar baru di media sosial, kalau hitam di atas putih belum. Apakah nanti bantuan itu sebagai pengganti BST yang dihapus, apakah penerima berbeda atau sama, kami belum tahu. Menunggu keputusan resmi nanti saja,” kata dia. (al/adi/dam) Editor : Damianus Bram