”Masih ada 4.310 rumah yang belum memiliki sambungan listrik,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo usai acara pemberian bantuan sambung listrik gratis dari PLN untuk 138 penerima manfaat di Kecamatan Pracimantoro, Rabu (29/6).
Bupati menjelaskan, Pemkab Wonogiri tidak bisa menganggarkan untuk merampungkan permasalahan itu karena di luar kewenangan. Karena itu, pihaknya berusaha mengoptimalkan bantuan sambung listrik dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Corporate Social Responsibility (CSR) dari PLN dan juga penggunaan dana desa untuk sambung listrik bagi warga kurang mampu.
”Alhamdulillah kita tahun ini dapat (bantuan,Red) sekitar 950-an dari Dinas ESDM Provinsi. Informasi dari PLN, nanti di semester kedua tahun ini akan ada alokasi lagi untuk Wonogiri,” ujar Bupati.
Selain itu, Pemkab Wonogiri berupaya melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pihak terkait. Pasalnya, hingga saat ini masih terjadi permasalahan data DTKS.
Joko Sutopo mencontohkan, di lapangan masih ada temuan dimana ada seseorang yang masuk di DTKS dan pada kenyataannya belum memiliki sambungan listrik. Namun data orang itu dimanfaat oleh pihak lain.
”Nah ini juga akan kita lakukan verifikasi, supaya desa bisa berpartisipasi untuk percepatan pemenuhan sambungan listrik. Dana desa boleh digunakan untuk itu,” ujar pria yang akrab disapa Jekek itu.
Jekek menambahkan, sambung listrik yang menggunakan sumber dana desa sudah diterima 930 rumah tangga. Lalu kapan target 4.310 rumah yang belum memiliki sambungan listrik bakal klir? Bupati menuturkan pada 2024 nanti harus sudah selesai. Sebab, bantuan-bantuan yang diterima baik dari provinsi, CSR cukup banyak.
”Nah kalau datanya (DTKS) sudah klir, maka desa kami dorong untuk itu. Kalau datanya sudah terverifikasi kami pikir bisa selesai itu,” kata dia optimis.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri Lurnia Listyarini menambahkan, kewenangan penyambungan listrik bagi warga kurang mampu ada di pemerintah pusat, provinsi, dan CSR. Pemkab tak memiliki kewenangan meskipun dana desa bisa digunakan untuk itu.
”Masalah di lapangan, DTKS yang digunakan dinsos dan DTKS yang digunakan PLN berbeda. Sebab, data yang digunakan masih data lama. Harapan besarnya, PLN mengakomodasi DTKS Wonogiri yang di-update tiap bulan. Jadi nanti bisa tepat sasaran, yang berhak bisa menerima bantuan misalnya,” kata dia. (al/adi/dam) Editor : Damianus Bram