Sekretaris Kelompok Nelayan Mina Mulya Desa Boto Jupri Heriyanto mengatakan, ada beberapa hal yang dikhawatirkan nelayan. Pertama, dampak daya listrik atau radiasi dari PLTS terapung. Kedua, lokasi PLTS merupakan titik jujukan nelayan untuk menangkap ikan saat musim kemarau.
“Kalau kondisi air saat ini (debit air tinggi), lokasi pasnya (rencana titik PLTS terapung) susah. Tapi saat kemarau, gampang diketahui posisinya,” ujarnya, Jumat (26/5/2023).
Saat kemarau, titik tersebut masih banyak menampung air, sehingga ikan berkumpul di lokasi tersebut dan memudahkan nelayan menjaring ikan. “Sekali angkat jarring bisa berbeda-beda dapatnya. Kalau waktu kemarau, di titik itu bisa dapat 10 kilogram ikan (sekali angkat)," terang Jupri.
Senada diungkapkan Sekretaris Kelompok Nelayan Suka Makmur Desa Boto Untung Budi Santoso. Harus ada solusi yang ditawarkan kepada nelayan maupun warga terdampak lainnya.
"Saat kemarau, air WGM surut. Area tangkap ikan otomatis berkurang. Di titik itu biasanya digunakan untuk cari ikan. Yang nelayan khawatirkan ya itu, titik tangkapnya berkurang," terang Bejo, sapaan akrab Untung Budi Santoso.
Di lokasi yang diwacanakan dibangun PLTS terapung, lanjut Bejo, merupakan oase bagi nelayan ketika kemarau. Titik itu bisa dituju dari pangkalan perahu di Desa Boto dengan waktu sekira 15 menit dengan perahu.
Ketika PLTS terapung jadi dibangun di lokasi setempat, Bejo menuturkan, pihaknya tidak bisa banyak berbuat. "Harapan kami diberi solusi terbaik. Saat kemarau, apakah ada gantinya (pendapatan nelayan) atau bagaimana," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, pembangunan PLTS terapung ditentang warga. Itu disampaikan pada sosialisasi dan konsultasi publik di pendapa rumah dinas bupati Wonogiri, Kamis (25/5/2023).
PLN Indonesia Power menerima masukan masyarakat. Nantinya, ada pertemuan lanjutan dengan pihak terkait termasuk masyarakat untuk membahasnya lebih detail.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo meminta agar PLN Indonesia Power menginventarisasi masukan dari warga. Hal itu yang akan menjadi pertimbangan dalam forum lanjutan. Pemerintah menjadi mediator dan fasilitator.
Sementara itu, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono juga sepakat dengan bupati. Masukan dan tanggapan dari masyarakat harus ditampung terlebih dahulu. "Mumpung masih ada kesempatan bisa didiskusikan. Iya (masukan dan tanggapan masyarakat ditampung dulu). Pemerintah sifatnya fasilitator," jelasnya. (al/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono