RADARSOLO.COM-Menjelang akhir masa jabatannya, Bupati Wonogiri Joko Sutopo masih dihadapkan dengan sejumlah pekerjaan rumah.
Salah satunya adalah upaya penurunan angka kemiskinan.
Sejumlah strategi telah disiapkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sebelum masa jabatannya berakhir.
Diketahui, pelantikan bupati-wakil bupati terpilih pada Pilkada 2024 dijadwalkan pada Februari 2025.
Joko Sutopo menyebut, pemerintahannya memiliki tantangan besar dalam menurunkan angka kemiskinan dan menangani pengangguran di Wonogiri.
"Pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD menekankan pentingnya penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta kebijakan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM)," jelasnya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Wonogiri dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda APBD 2025, Selasa (22/10/2024).
Bupati Wonogiri mengakui bahwa target menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit belum tercapai.
Saat ini, tingkat kemiskinan di Wonogiri berada di sekitar 10 persen.
Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan gangguan pada anggaran daerah.
Selain itu, pengurangan masa jabatan bupati, yang semula dijadwalkan berakhir pada 2026, juga memengaruhi tercapainya target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Pemangkasan masa jabatan ini memengaruhi pencapaian target-target yang telah kami susun dalam RPJMD," ungkapnya.
Faktor lain yang turut memperlambat penurunan angka kemiskinan adalah dampak El Nino yang mengurangi pendapatan para petani.
Baca Juga: Gatotkaca Pasang Foto Presiden Prabowo Sambil Gendong Siswa SD
Menurut politisi yang akrab disapa Jekek itu, dari 167 ribu petani di Wonogiri, mayoritas hanya dapat panen sekali pada 2024.
"Kondisi ini menyebabkan pendapatan masyarakat petani tertekan. Banyak yang hanya bisa panen sekali, dan hasilnya pun habis untuk investasi penanaman berikutnya yang kemudian gagal," ujarnya.
Untuk menghadapi tantangan ini, Jekek dan timnya telah menyiapkan strategi.
Diantaranya meningkatkan akuntabilitas tata kelola anggaran.
Anggaran yang bersifat hibah, kecuali untuk KPU, tidak akan dianggarkan untuk tahun depan.
"Kami hanya menganggarkan hibah untuk KPU, sesuai dengan ketentuan SPM yang melarang hibah lainnya," tambahnya.
Fokus anggaran akan dialokasikan pada penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Kami terus melanjutkan program di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, akuntabilitas tata kelola anggaran, dan meritokrasi birokrasi," pungkas Jekek. (al/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono