RADARSOLO.COM–Mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu prioritas DPRD Wonogiri.
Ketua DPRD Wonogiri Sriyono menjelaskan, pendapatan pada APBD Wonogiri 2025 sebesar Rp 2,3 triliun.
Di dalamnya terdapat PAD sebesar Rp 333 miliar.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dari total belanja APBD.
Untuk itu, pemerintah daerah diberi waktu hingga 2027 untuk menjalankan proporsi tersebut.
Saat ini belanja pegawai Pemkab Wonogiri sekira 42 persen.
"Karena itu, DPRD Wonogiri berupaya agar proporsi itu terpenuhi dengan meningkatkan PAD," ujar Sriyono saat jumpa pers di Graha Paripurna DPRD Wonogiri, Kamis (19/20/2024).
Sriyono menambahkan, upaya menaikkan PAD tidak dengan menaikkan tarif retribusi. Melainkan dengan mengurangi kebocoran.
Beberapa tahun lalu, DPRD Wonogiri pernah mengawasi secara langsung proses pemungutan retribusi di pasar-pasar.
"Setelah itu pendapatan retribusi pasar naik signifikan," katanya.
Adapun pendapatan dari pariwisata juga masih bisa dimaksimalkan.
Baca Juga: Mahkamah Agung Tolak Kasasi, Sritex Ajukan Peninjauan Kembali
Wonogiri mempunyai potensi wisata pantai.
Ketua Komisi II DPRD Wonogiri Supriyanto mengatakan, sejumlah cara bakal dilakukan untuk meningkatkan PAD.
Salah satunya memaksimalkan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta memaksimalkan pendapatan dari retribusi dan pajak daerah.
"Kami akan mengundang perusahaan daerah (Perusda) untuk lebih mengenali company profile ya demi mengejar target PAD," beber Supriyanto.
Pria yang akrab disapa Supri itu menuturkan, pendapatan retribusi daerah saat ini baru sekira Rp 262 miliar. Sementara pendapatan dari hasil pengelolaan Perusda sekira Rp 22 miliar.
"Retribusi masih bisa dimaksimalkan. Saat ini, tata kelola retribusi masih berbasis manual, belum digitalisasi sehingga rawan dimanipulasi," kata dia. (al/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono