RADARSOLO.COM - Geger terjadi di Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri. Ketua RT dan ketua RW se Desa Jatisari kompak menyatakan mengundurkan diri. Apa alasannya?
Purwanto, Ketua RT 06 RW 03 Dusun Tanduran mengatakan, awalnya sejumlah ketua RT dan ketua RW di wilayah itu merasa tak puas dengan nominal dana insentif yang turun.
Sebelumnya ketua RT dan ketua RW menerima dana insentif sebesar Rp 500 ribu.
Namun, kini nilainya turun menjadi Rp 200 ribu, seuai dengan aturan yang dikeluarkan Pemkab Wonogiri.
"Kita waktu itu mengumpulkan ketua RT se-dusun. Kita sowan ke tempat Pak Kris (Krisyanto, Wakil Ketua DPRD Wonogiri). Kan Pak Kris dari Dusun Tanduran juga," ujar dia, Selasa (21/1/2025).
Saat menanyakan insentif RT, mereka mendapatkan penjelasan bahwa aturan soal insentif RT dan RW telah diketuk.
Aturan itu diterapkan mulai awal 2025, sehingga sulit jika dilakukan perubahan aturan di tahun ini.
Hanya Drama
Setelah pertemuan itu, muncul ide untuk memprotes aturan tersebut. Caranya dengan berpura-pura mengundurkan diri secara serentak.
Ide itu kemudian disampaikan kepada Kades Jatisari. Hal ini agar pihak pemerintah desa tidak kaget jika ada aksi ketua RT dan RW di satu dusun ramai-ramai mengundurkan diri.
Purwanto menuturkan, saat itu Kades Jatisari menyatakan siap memfasilitasi.
Kades juga berjanji bakal menggelar aksi seperti demo dan upaya lain untuk memperjuangkan hak ketua RT dan RW.
"Komentarnya pak kades kurang lebih tidak apa-apa, tapi rekak-rekak'e (berpura-pura). Jadi kurang lebih seperti jadi drama," kata Purwanto, Selasa (21/1/2025).
Merasa mendapatkan dukungan dari kades, rencana itu pun dikomunikasikan kepada seluruh ketua RT dan ketua RW di Desa Jatisari.
Total ada 31 ketua RT dan 4 ketua RW di desa tersebut.
"Waktu pembahasan itu yang hadir sekira 20 orang. Waktu itu keputusan mengerucut akan mundur bareng. Dengan catatan itu adalah rekayasa yang sebelumnya kami sudah rembugan dengan pak kades," kata dia.
Hasil kesepakatan tersebut langsung dikabarkan kepada kades oleh Purwanto dan perwakilan RT/RW lain.
Setelah itu, mereka pun kembali meminta pendapat dari kades.
Sebab, kata Purwanto, saat itu para ketua RT dan RW berpikir bahwa aspirasi mereka akan disalurkan kades disalurkan ke pemkab.
"Artinya kan cuma drama, rekayasa. Kalau sudah sampai ke sana kita bersatu kembali," beber dia.
Tak Sesuai Kesepakatan
Pada Selasa (14/1/2025), digelar pengukuhan ketua RT dan ketua RW terpilih termasuk BPD dan lain.
Saat itu sudah diatur skenario oleh kades bahwa para ketua RT dan RW diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat.
Menurut Purwanto, kades juga sempat merekomendasikan agar ada wartawan yang meliput hal tersebut. Sehingga isu ini bisa terkspos.
"Setelah dikukuhkan, kita diberi waktu menyampaikan. Dikonsep surat pernyataan sikap. Intinya kita semua meletakkan jabatan. Semua ketua RT dan RW sudah tanda tangan. Sebelum itu, kita tunjukkan juga ke pak kades. Pak kades sudah tahu isinya," papar Purwanto.
Saat itu, ada koreksi dari kades soal pernyataan sikap ketua RT dan RW. Salah satunya adalah koreksi tanggal. Surat dibawa kembali untuk diubah tanggalnya.
Kemudian pada Rabu (15/1/2025), ada Musrenbangdes di wilayah setempat.
Acara itu dihadiri Camat Jatisrono. Serta para ketua RT dan RW juga turut diundang.
"Disepakati bersama pihak desa (pernyataan sikap ketua RT dan RW dibacakan kembali). Karena yang diundang juga ada pak camat dan lain. Semangat kami supaya aspirasi kami lebih didengar," kata dia.
Sebelumnya, surat pernyataan sikap itu juga sempat dikoordinasikan dengan kades. Salah satunya soal penambahan adanya koordinator.
Namun, angan-angan para ketua RT/RW sirna saat pembacaan pernyataan sikap.
Sebab, sikap dari kades berbeda.
"Apa yang sudah kita sepakati bersama sudah beda. Kita waktu itu disalahkan pak kades di hadapan pak camat dan pendamping desa. Kita kecewanya di situ," beber Purwanto.
Bahkan, para ketua RT dan RW pun justru merasa ditantang, apakah siap mundur saat itu juga.
Hal itu, menurut Purwamto, sudah keluar dari kesepakatan awal yang dibuat para ketua RT dan RW bersama sang kades.
"Sempat panas waktu itu. Kalau terlalu keras kita juga jaga etika. Akhirnya setelah itu tidak ada titik temu. Pak kades sempat bilang 'kita kapan-kapan ngopi bareng'. Saya tidak mau," tegas dia. (al/ria)
Editor : Syahaamah Fikria