RADARSOLO.COM - Tingginya angka surat suara tidak sah atau invalid vote dalam Pilkada serentak 2024 di Wonogiri menjadi sorotan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri telah mengidentifikasi tujuh kategori invalid vote yang perlu diteliti lebih lanjut.
KPU Wonogiri melaporkan bahwa terdapat 28.142 surat suara tidak sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang merupakan 4,77 persen dari total 589.157 pengguna hak pilih.
Sementara itu, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, tercatat 25.599 surat suara tidak sah atau sekitar 4,34 persen.
Ketua KPU Wonogiri, Satya Graha, mengungkapkan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Wonogiri, tetapi juga merata di seluruh Jawa Tengah.
"Di Solo Raya, Wonogiri memiliki angka invalid vote paling rendah, sedangkan Klaten memiliki angka tertinggi dalam Pilgub dengan 8,17 persen dan Solo untuk Pilbup/Pilwakot dengan 6,01 persen," jelas Satya.
Menurut Satya, tujuh kategori invalid vote meliputi lebih dari satu coblosan, coblosan di luar dan dalam kotak gambar paslon, coblosan di luar gambar paslon, melubangi surat suara dengan bara api rokok, mencoret-coret surat suara, tidak dicoblos sama sekali, dan lain-lain yang mencakup tindakan seperti menempelkan gambar paslon lain.
"Kategori yang sering terjadi adalah lebih dari satu coblosan dan tidak dicoblos sama sekali," tambah Satya, menunjukkan bahwa ada kemungkinan faktor kesengajaan di balik banyaknya invalid vote.
Satya menyatakan bahwa motif di balik tindakan tersebut masih perlu diidentifikasi lebih jauh.
Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh KPU, terungkap beberapa alasan masyarakat memilih invalid vote, termasuk rasa sungkan terhadap tetangga, tidak mendapatkan manfaat dari memilih, atau tidak memiliki calon pilihan.
"Kami telah mengundang Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres Wonogiri) untuk melakukan riset lebih mendalam mengenai invalid vote ini," ujar Satya.
Joko Wuryanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, juga menekankan perlunya riset mendalam untuk memahami fenomena ini, yang bisa membantu meningkatkan kualitas pemilihan umum di masa depan. (dam)
Editor : Damianus Bram