RADARSOLO.COM – Masyarakat yang kontra dengan rencana pendirian pabrik semen di Pracimantoro, Wonogiri telah beraudiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng, Senin (2/6/2025).
Namun, dalam audiensi yang difasilitasi DPRD Wonogiri tersebut, mereka menyatakan kecewa dengan hasilnya.
Sebab itu, masyarakat yang kontra pabrik semen dan tergabung dalam Paguyuban Tali Jiwo mendesak bertemu Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
Paguyuban Tali Jiwo membuat surat kepada gubernur dengan tembusan ke DPRD Provinsi Jateng.
Diharapkan, DPRD Provinsi Jateng bisa memfasilitasi pertemuan dengan eksekutif.
Sebab menurut Paguyuban Tali Jiwo, aspirasi mereka menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah yang terdampak pabrik semen.
Sementara itu, dalam rilis yang diterima radarsolo.com, Paguyuban Tali Jiwo juga mendesak DLHK Provinsi Jateng mencabut AMDAL PT Anugerah Andalan Asia (AAA) yang bakal mendirikan pabrik semen.
Serta PT Sewu Surya Sejati (SSS) yang akan melakukan penambangan gamping, bahan baku semen.
Paguyuban Tali Jiwo juga mendesak gubernur Jateng membatalkan perizinan pendirian pabrik semen di wilayah Kecamatan Pracimantoro.
Berkaitan dengan hal tersebut, Paguyuban Tali Jiwo meminta DPRD Provinsi Jateng membuka ruang audiensi dan keberpihakan mendukung perlawanan menolak pabrik semen.
Mereka juga menuntut revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Wonogiri tahun 2020-2040.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono telah menindaklanjuti hasil audiensi dengan Paguyuban Tali Jiwo pada 14 April 2025.
Baca Juga: Bawa Nama Solo, Arga Pramudya Tembus Paskibraka lewat Tarian Tradisional
Kala itu, aspirasi dari Paguyuban Tali Jiwo ingin bertemu dengan DLHK Provinsi Jateng.
Banyak hal teknis yang dibahas dalam pertemuan itu.
Menurut Sriyono, DLHK Provinsi Jateng telah membuka ruang diskusi.
Dimana kepala DLHK Provinsi Jateng turut hadir dalam forum itu.
"Prosesnya (pabrik semen) ternyata panjang. Ini tadi disampaikan aspirasi dan masalah teknis. Ternyata ada banyak tim, DLHK ternyata pintu terakhir," kata dia.
Sriyono memuturkan, dari paparan Paguyuban Tali Jiwo, ada yang dilihat ulang.
Misalnya soal pemerataan sampel. Pihaknya juga menilai, tim DLHK Provinsi Jateng yang ikut pertemuan merupakan orang yang mumpuni di bidangnya.
Terpisah, Pendamping Paguyuban Tali Jiwo Suryanto Permen mengatakan, terjadi Tarik ulur dalam pertemuan dengan DLHK Provinsi Jateng.
Ada negosiasi soal peserta yang dihadirkan dalam pertemuan tersebut.
Pendamping ahli, kata Permen, tak diikutkan atas hasil negosiasi yang dilakukan sebelumnya.
"Jadi, tidak jadi (pertemuan) itu, tarik ulur. Kami ingin menyertakan pendamping ahli, tapi mereka tidak mau. Dari Tali Jiwo, warga yang terdampak. Perwakilan," urai Permen.
Disinggung soal hasil audiensi, Permen mengatakan mengecewakan. (al/wa)
Editor : Tri wahyu Cahyono