RADARSOLO.COM – Seluruh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi di Wonogiri dipastikan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, kelengkapan sertifikasi keamanan pangan masih menjadi pekerjaan rumah.
Dari 88 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini beroperasi, baru 13 dapur yang memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Sementara sertifikat halal baru dimiliki 58 SPPG.
Baca Juga: 31 KK Ledoksari Pilih Bertahan Bertahan Dan Tolak Digusur, PT KAI Tak Gentar
Data tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Satgas MBG Wonogiri bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), kepala SPPG, dan ahli gizi SPPG se-Wonogiri di Ruang Kahyangan Kompleks Setda Wonogiri, Selasa (8/9/2026).
Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno mengatakan seluruh SPPG yang telah operasional sudah memenuhi SLHS. Namun, pihaknya mendorong dapur yang belum memiliki sertifikat HACCP dan halal agar segera menyelesaikan proses pengurusannya.
“Masih ada dua yang belum selesai seluruhnya, sertifikasi HACCP dan sertifikasi halal. SLHS sudah 100 persen,” ujar Imron seusai rakor.
Baca Juga: Tiga Bulan Krisis Air, Warga Lereng Merapi Klaten Terpaksa Beli Rp320 Ribu per Tangki
Imron yang juga Wakil Ketua Satgas MBG Wonogiri tersebut menilai kelengkapan sertifikasi penting untuk memastikan proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat memenuhi standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan.
Khusus sertifikasi halal, pihaknya mendorong pengelola SPPG memperhatikan bahan baku yang digunakan. Dapur MBG diminta memilih pemasok bahan pangan yang telah memiliki sertifikasi halal.
Baca Juga: 275 Kebakaran Terjadi di Klaten, 119 Kasus Gara-Gara Bakar Sampah
“Juga dengan menggunakan bahan baku atau bapokting (bahan pokok penting) yang ada di lingkungan. Bahan itu juga bersertifikasi,” katanya.
Berdasarkan data dalam rakor, dari 88 SPPG yang beroperasi, baru 13 dapur mengantongi HACCP. Sementara dapur lainnya masih belum mendaftar atau dalam proses pengurusan.
Untuk sertifikat halal, sebanyak 58 SPPG telah memilikinya. Puluhan dapur lainnya masih dalam tahap pendaftaran maupun pengurusan.
Selain sertifikasi, Satgas MBG juga memastikan seluruh SPPG telah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dari 88 dapur yang beroperasi, seluruhnya disebut telah memasang IPAL dan kondisinya berjalan baik.
Menurut Imron, keberadaan IPAL menjadi bagian penting untuk mengantisipasi persoalan lingkungan, termasuk dampak sisa makanan dari operasional dapur MBG.
“Kita sampaikan kepada Kepala SPPG sistem kerja Satgas MBG. Kita punya kewenangan memantau dapur-dapur yang ada. Seluruh anggota Satgas MBG turut memantau guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (al)
Editor : Kabun Triyatno