
RADARSOLO.COM- Prosesi ibadah haji tahun ini dihebohkan dengan penangkapan warga Indonesia yang berhaji tanpa visa resmi haji.
Itu menandakan Pemerintah Arab Saudi makin ketat dalam pengawasan ibadah haji.
Tanpa terkecuali Kemenag RI yang akan mengambil tindakan tegas hingga sanksi pada biro perjalanan yang memfasilitasi haji tanpa visa resmi.
Direktur Bina Haji Kemenag RI Arsad Hidayat mengatakan, keinginan berhaji masyarakat Indonesia sangat tinggi.
Banyak yang rela membayar mahal untuk bisa menjadi tamu Allah.
Hanya saja, Pemerintah Arab Saudi tengah mengetatkan aturan haji.
Jamaah dengan visa nonhaji tidak diperkenankan masuk ke Tanah Suci.
Meliputi Kota Makkah, Madinah hingga Arafah Muzdalifah Mina (Armuzna).
"Dan terbukti. Jamaah haji kita dan luar Indonesia tidak bisa masuk ke Tanah Suci, masuk Arab Saudinya bisa. Mereka sudah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, bahkan melebihi biaya jamaah regular,” terang Arsad di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Selasa (22/7/2024).
“Saya kira ini pelajaran berharga bagi jamaah haji. Jangan teperdaya oleh tawaran-tawaran bisa berangkat (haji) cepat," lanjutnya.
Pembatasan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi, kata Arsad, tak lain agar layanan ibadah haji bisa maksimal.
Sehingga hanya jamaah dengan visa haji yang mendapatkan fasilitas dan layanan di Tanah Suci.
Arsad berharap tidak ada lagi biro perjalanan yang menjanjikan haji instan.
Dalam artian, mendaftar dan bisa langsung berangkat haji di tahun yang sama.
"Sampai saat ini masih saya lihat iklan-iklan yang menawarkan itu (haji instan,Red)," ungkapnya.
Selain itu, Kemenag RI akan memberikan sanksi tegas bagi biro perjalanan yang nekad menawarkan haji instan.
"Tentunya ada regulasinya jika itu dilakukan oleh travel resmi, penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) apalagi kalau kelompok bimbingan haji umrah (KBHU),” tegas Arsad.
“Ada sanksi keras dari Kemenag pada penyelenggara, terutama yang langsung resmi terdaftar di Kemenag RI," ujar dia. (rgl/wa)



