Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Tawaran Haji Instan, Begini Penjelasan Kemenag RI

R
Penulis: Ragil Listiyo❯
Direktur Bina Haji Kemenag RI Arsad Hidayat ditemui di AHD pada Selasa (23/7/2024).
Direktur Bina Haji Kemenag RI Arsad Hidayat ditemui di AHD pada Selasa (23/7/2024).

RADARSOLO.COM- Prosesi ibadah haji tahun ini dihebohkan dengan penangkapan warga Indonesia yang berhaji tanpa visa resmi haji.


Advertisement

Itu menandakan Pemerintah Arab Saudi makin ketat dalam pengawasan ibadah haji.

Tanpa terkecuali Kemenag RI yang akan mengambil tindakan tegas hingga sanksi pada biro perjalanan yang memfasilitasi haji tanpa visa resmi.

Direktur Bina Haji Kemenag RI Arsad Hidayat mengatakan, keinginan berhaji masyarakat Indonesia sangat tinggi.

Advertisement

Banyak yang rela membayar mahal untuk bisa menjadi tamu Allah.

Hanya saja, Pemerintah Arab Saudi tengah mengetatkan aturan haji.

Jamaah dengan visa nonhaji tidak diperkenankan masuk ke Tanah Suci.

Advertisement

Meliputi Kota Makkah, Madinah hingga Arafah Muzdalifah Mina (Armuzna).

"Dan terbukti. Jamaah haji kita dan luar Indonesia tidak bisa masuk ke Tanah Suci, masuk Arab Saudinya bisa. Mereka sudah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, bahkan melebihi biaya jamaah regular,” terang Arsad di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Selasa (22/7/2024).

“Saya kira ini pelajaran berharga bagi jamaah haji. Jangan teperdaya oleh tawaran-tawaran bisa berangkat (haji) cepat," lanjutnya.

Pembatasan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi, kata Arsad, tak lain agar layanan ibadah haji bisa maksimal.

Sehingga hanya jamaah dengan visa haji yang mendapatkan fasilitas dan layanan di Tanah Suci.

Arsad berharap tidak ada lagi biro perjalanan yang menjanjikan haji instan.

Dalam artian, mendaftar dan bisa langsung berangkat haji di tahun yang sama.

"Sampai saat ini masih saya lihat iklan-iklan yang menawarkan itu (haji instan,Red)," ungkapnya.

Selain itu, Kemenag RI akan memberikan sanksi tegas bagi biro perjalanan yang nekad menawarkan haji instan.

"Tentunya ada regulasinya jika itu dilakukan oleh travel resmi, penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) apalagi kalau kelompok bimbingan haji umrah (KBHU),” tegas Arsad.

“Ada sanksi keras dari Kemenag pada penyelenggara, terutama yang langsung resmi terdaftar di Kemenag RI," ujar dia. (rgl/wa)

Advertisement

Artikel Terkait

Ketika Amanah Haji Dipertaruhkan pada Sebuah Seleksi

Ketika Amanah Haji Dipertaruhkan pada Sebuah Seleksi

Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Aris Rakhmadi, S.T., M.Eng., mmenyoroti seleksi petugas haji.

Cerita Mbah Pur Bersepeda ke Tanah Suci untuk Umrah, Ubah Strategi Lintasan demi Keselamatan

Cerita Mbah Pur Bersepeda ke Tanah Suci untuk Umrah, Ubah Strategi Lintasan demi Keselamatan

Mbah Pur terima saran diplomatik pihak KJRI terkait konflik bersenjata yang sedang berkecamuk di Myanmar dan wilayah Timur Tengah.

Lansia Colomadu Tertipu Sindikat 'Haji Plus' Rp100 Juta, Polresta Bongkar Aliran Dana ke Napi di Bondowoso

Lansia Colomadu Tertipu Sindikat 'Haji Plus' Rp100 Juta, Polresta Bongkar Aliran Dana ke Napi di Bondowoso

Satreskrim Polresta Solo menaikkan kasus penipuan haji khusus senilai Rp100 juta ke tahap penyidikan. Aliran dana korban terdeteksi mengalir ke tersangka lain di Bondowoso.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer