
RADARSOLO.COM-Dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) kembali terjadi di Kabupaten Boyolali.
Ada dua ASN yang diduga melanggar netralitas Pilkada 2024.
Menyikapi hal tersebut, Bawaslu Boyolali mengirimkan surat rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dua ASN itu dilaporkan DPD PSI Boyolali bulan lalu.
Terlapor yakni kepala dinas dan staf di lingkungan Pemkab Boyolali.
Dalam laporan tersebut, ASN bersangkutan diduga menunjukkan keberpihakan dengan mendukung parti tertentu.
Laporan itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan dibahas dalam rapat koordinasi Sentra Gakkumdu.
Bawaslu juga melakukan klarifikasi dan kajian.
Hasilnya, tidak terpenuhi unsur formil pelanggaran tindak pidana Pemilu.
Namun, untuk unsur materiil-nya terpenuhi.
Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan, dengan terpenuhinya unsur materiil, maka Sentra Gakkumdu meminta Bawaslu melakukan kajian laporan tersebut dengan undang-undang lainnya.
"Setelah dikaji, (terlapor) itu melanggar peraturan perundang-udangan lainnya (selain Undang-Undang Pemilu)," jelasnya Widodo, Kamis (14/11/2024).
Dengan begitu, dua oknum ASN lolos pidana Pemilu.
"Dari hasil penelusuran, dugaan pelanggaran ini dilakukan sebelum adanya Pasangan calon (Paslon)," pungkas Widodo. (rgl/wa)



