Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mengurai Benang Kusut Konsep Pengurangan Risiko Bencana Pandemi Covid

P
Photo
Photo
Oleh: Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si., Dosen Fakultas Geografi UMS, Wakil Ketua LPPM UMS

Pengertian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bukan merupakan istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena peristiwa kebencanaan terus terjadi di negeri tercinta ini. Namun, bencana sebagai sistem pengetahuan (epistimologi) tidak mudah dipahami secara menyeluruh (komprehensif). Secara keilmuan, bencana dirumuskan sebagai berikut : Bencana (disaster) = bahaya (hazard) + kerentanan (vulnerability).  Pemahaman dan pengetahuan yang seperti tersebut membawa kita pada sikap dan perilaku kebencanaan yang sangat pasif. Artinya, kita baru akan mau berurusan dengan bencana manakala ia sudah terjadi (manifest). Ketidaktahuan bahwa kontribusi aktivitas sosial, ekonomi bahkan politik dari kehidupan kita sehari-hari bisa membuat terjadi bencana yang bermuara pada ketidakpedulian, kelengahan, ketidakwaspadaan. Bencana sering disikapi sebagai topik yang “tabu” untuk dibicarakan, bahkan sudah “sewajarnya” ia luput dari perencanaan kehidupan dengan alasan klasik ia membawa dampak yang buruk-buruk, tidak menyenangkan dan menyedihkan. Tidak usah berpikir yang buruk-buruk dahulu, yang baik-baik saja belum dilakoni, konon begitu “doktrin”nya.

Bagi mereka yang memikirkan hal yang buruk selalu dituding berpikir pesimis atau skeptic, dari sinilah sikap dan perilaku kebencanaan yang reaktif lebih mengemuka, bukan sikap dan perilaku yang lebih ke pencegahan (preventif). Dari hasil pengetahuan dan pemahaman ditambah dengan perilaku kebencanaan yang sedemikian tadi terbentuklah budaya kebencanaan yang sangat lemah, yang rupanya sudah merasuk sampai ke tulang sungsum kita. Bila dilihat sekali lagi dari kajian kebencanaan, khususnya siklus manajemen bencana, budaya bencana kita masih pada tanggap darurat dan rekonstruksi/rehabilitasi yang reaktif dan insidentil. Budaya bencana kita masih pada semangat dan implementasi kegawat-daruratan, dilakukan proses evakuasi, pencarian, penyelamatan, pembuatan posko, penempatan pengungsi, dapur umum, distribusi bantuan, pembersihan puing-puing atau longsoran, sampai perbaikan sarana dan prasarana fisik yang hancur atau rusak akibat bencana. Bahkan yang tragis kegiatan tersebut bernuansa politis pencitraan, terbukti dengan umbul-umbul partisan muncul dalam setiap peristiwa bencana.

Makna Bencana (Disaster) dapat dipahami sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan (UU No. 24 tahun 2007). PRB adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana. Kejadian bencana di Indonesia terus meningkat sepanjang tahun, menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang rapuh dalam menghadapi ancaman bencana. Nah, pekerjaan rumah masih besar untuk menjawab pertanyaan, sudahkan kita sadar bahwa ini semua mengancam kita? Ataukah ancaman ini sudah kita anggap “teman” karena sudah biasa terjadi. Apakah korban berjatuhan akibat bencana itu biasa?. Nah bagaimana sekarang dengan bencana global pandemic Covid-19 ini?.

Konsep penanganan pandemi COVID-19 ini pada dasarnya sama dengan konsep penanganan bencana. Perbedaannya hanya ada di prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Sejak 30 Januari 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah COVID-19 menjadi Perhatian Kesehatan Masyarakat Internasional. Pada 4 Maret 2020, kasus COVID-19 telah dilaporkan di 116 negara dengan 1,2 juta orang terinfeksi virus Covid-19. Sampai saat ini, sebagian besar kasus awalnya dilaporkan dari Tiongkok dengan kasus di beberapa negara lain diantara individu dengan riwayat perjalanan ke China. Pada Februari 2020, jumlah kasus di China menurun, sedangkan jumlah kasus di berbagai negara lain terus meningkat (pada 11 April di Indonesia sudah 3.512 orang positif virus Covid-19 dengan 306 meninggal dunia yang menyebar di 34 provinsi). Sejak tanggal 15 Maret 2020 hampir semua provinsi telah meliburkan Satuan Pendidikan, proses belajar mengajar dilakukan di rumah dan perkantoran dengan WFH (work from home, bekerja dalam rumah) dengan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.  Pasien COVID-19 akibat terjangkit virus Corona di berbagai Negara terus bertambah, kondisi ini membuat seluruh masyarakat di Tanah Air wajib waspada. Setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, dengan tidak ikut menyebarkan virus Corona. Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. Imbauan itu menjaga jarak fisik (physical distancing), kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah terus digaungkan. Diharapkan warga menjaga jarak fisik dengan sesamanya untuk meminimalisasi risiko terkena percikan (droplet), atau menyentuh benda yang sebelumnya terkena droplet. Virus Corona dapat tetap hidup di permukaan benda mati selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari.

Dalam peristiwa bencana alam (banjir, longsor, erupsi gunungapi, gempabumi, dan tsunami), komando yang hierarkis dirasa sangat vital oleh karenanya sangat wajar TNI dan relawan tangguh bencana seringkali berada di jajaran terdepan. Namun dalam penanganan Covid-19 ini garda terdepan ada pada tenaga medis di berbagai rumah sakit kita.  Pada 19 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya rapid test virus corona dengan skala besar dengan memperbanyak alat tes sekaligus tempat tes agar deteksi dini indikasi awal bisa segera dilakukan. Selain menggelar tes massal, pemerintah juga telah menggelontorkan dana sebesar Rp 405 triliun untuk memerangi wabah virus corona di Indonesia. Anggaran itu akan dialokasikan pada beberapa sektor, yaitu 75 triliun untuk kesehatan, 70,1 triliun untuk intensif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, 110 triliun untuk perlindungan sosial, serta 150 triliun untuk pemulihan ekonomi. Pada 31 Maret 2020, pemerintah telah menetapkan status Darurat Kesehatan Nasional yang memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menghentikan laju penyebaran virus corona. Namun, hanya 36 dari setiap juta orang yang diuji untuk virus corona di Indonesia, menjadikannya yang terburuk keempat dalam tingkat pengujian di antara negara-negara dengan populasi 50 juta atau lebih, menurut data situs pandemi Worldometer. Negara dengan populasi terpadat keempat di dunia yang berjumlah 270 juta berkinerja lebih buruk dari Indonesia adalah Ethiopia, Nigeria, dan Bangladesh. Menurut situs tersebut, hal itu menunjukkan tingkat pengujian relatif terhadap populasi masing-masing Negara dimana Korea Selatan menguji 8.996 orang untuk setiap juta orang, Singapura 6.666, dan Malaysia 1.605 (The Straits Times, edisi Senin, 6 April).  Kementerian Kesehatan Indonesia telah banyak dikritik karena birokrasi dalam membawa kit uji, serta peralatan untuk membaca sampel uji PCR. Laporan jumlah orang yang positif Covid-19 juga menunjukkan perbedaan antara kementerian dengan pemerintah daerah, khususnya di  Jawa Barat dan pemerintah kota Jakarta. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan kredibilitas kementerian kesehatan dalam mengungkapkan data.

Memang penanganan pandemic Virus Covid-19 ini menjadi hal yang baru bagi kita, namun belajar dari sekian kali penanganan bencana alam harus diakui sangat jarang upaya-upaya dilakukan di mitigasi ataupun kesiapan. Sekali lagi dengan meminjam kacamata budaya, upaya-upaya mitigasi ataupun kesiapan adalah lawan sekaligus pasangan dari upaya-upaya tanggap darurat dan rekonstruksi.  Dalam penanganan bencana berupa mitigasi ataupun kesiapan seringkali terlewatkan atau sengaja dilewatkan begitu saja. Mengapa demikian? Karena ruang lingkup, proses dan tantangan melakukan upaya mitigasi dan kesiapan, sama halnya seperti kerja seorang ibu merawat dan mengasuh anak hingga ia tumbuh besar. Sebut saja melakukan edukasi guna meningkatkan awareness masyarakat tentang bencana, mempersiapkan persediaan makanan, menyiapkan tempat untuk persediaan makanan, memberikan pelatihan kedaruratan, mempersiapkan peta bahaya, melakukan inventarisasi dan identifikasi kerentanan, membangun sistem peringatan dini, dan seterusnya. Semuanya adalah pekerjaan yang lama dan panjang yang membutuhkan kesabaran, ketelatenan dan keuletan. Rumus umumnya adalah bila kita berinvestasi seratus rupiah di upaya-upaya mitigasi dan kesiapan maka kita akan nol rupiah di upaya-upaya tanggap darurat dan rekonstruksi. Sebaliknya apabila kita nol rupiah di upaya-upaya mitigasi dan kesiapan, maka siap-siap saja jika harus mengeluarkan seratus rupiah, bahkan jadi jutaan di tanggap darurat dan rekonstruksi/rehabilitasi.

Sayangnya pilihannya toh tetap pada yang kedua (kedaruratan) bukan yang pertama (mitigasi dan kesiapan), kenyataan terjadi ketika Gubernur DKI Jakarta telah demikian cepatnya menyiapkan kesiap-siagaan akan mewabahnya virus Covid-19 berdasarkan pengalaman negara lain dalam menghadapinya. Namun, Pemerintah Pusat malahan terlihat gagap, sehingga yang terkesan kurang adanya koordinasi dan masih banyak lagi komentar lewat social-media. Belum tergerak dan bergerak memilih yang pertama tersebut, apakah ini lantaran egoisme kekuasaan yang tinggi? Wallahu alam. Hal seperti ini patut menjadi refleksi yang membentuk paradigma kita dalam menghadapi dan memaknai bencana yang terjadi selama ini, sebuah paradigma yang “kacamata kuda”. Pertanyaannya adalah apakah kita tetap akan mempertahankan paradigma lama tersebut dimana sudah terbukti secara empiris bahwa ternyata sudah kuno, tidak berguna lagi, bahkan cenderung salah?. Menuju Paradigma Baru, karenanya sangat perlu pemikiran-pemikiran dan cara pandang baru guna mengubah semua. Terlebih guna mentransformasikan rangkaian pengalaman kebencanaan menjadi guru yang berharga. Di kancah pergaulan internasional, Majelis Umum PBB telah lama mendeklarasikan tahun 1990-1999 sebagai Dekade Internasional untuk Reduksi Bencana Alam (International Decade for Natural Disaster Reduction). Dengan tema “Membangun Budaya Pencegahan”, beberapa upaya dilakukan untuk mengembangkan komitmen luas bagi aktivitas yang dapat mereduksi konsekuensi dari bencana.

International Decade for Natural Disaster Reduction (INDR) ini idenya berasal dari ilmuwan dan teknokrat, yang termotivasi untuk memperluas ruang lingkup ilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi dalam reduksi bencana. Masih pada masa dekade ini, tepatnya tahun 1994, sebuah konferensi dunia tentang Reduksi Bencana Alam dilaksanakan di Yokohama, Jepang. Konferensi ini menekankan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan dan tanggungjawab utama untuk melindungi warganya, infrastruktur dan kepentingan nasional, aset sosial atau ekonomi dari dampak bencana. Konferensi Yokohama kemudian merumuskan strategi dan rencana aksi bagi dunia yang lebih aman. Basis dari strateginya adalah kesadaran dan pengakuan bahwa bencana terus menimpa dan meningkat dalam magnitude, kompleksitas, frekuensi dan dampak ekonomi. Manakala fenomena alam yang menyebabkan bencana umumnya di luar kontrol manusia, kerentanan secara umum merupakan hasil dari aktivitas manusia. Untuk itu, masyarakat harus mengenali dan memperkuat metode-metode tradisional dan mencari jalan baru untuk hidup dengan risiko bencana, dan mengambil langkah-langkah penting untuk mencegah dan juga mengurangi dampak dari bencana.

Dirjen WHO mengatakan, penetapan status berkaitan dengan kecepatan virus corona menyebar dengan luas. Dekalarasi virus corona atau Covid-19 dilakukan untuk memicu pemerintah negara di seluruh dunia menyiapkan rencana kesiap-siagaan darurat untuk melindungi masyarakat. Negara-negara lain telah menempuh langkah-langkah konkrit menangkal penyebaran virus corona, tak lama setelah stasus pandemi itu. Ada tiga musuh besar yang sempat terlihat di awal penanganan wabah virus corona di tanah air, yakni virusnya itu sendiri serta ego sektoral dan media massa. Egosektor jangan diartikan sebagai ego individual atau dalam artian di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Tapi juga semua pihak yang terlibat dalam penanganan wabah ini, termasuk di kalangan para pakar medis, kesehatan masyarakat, serta pakar lintas keilmuan lainnya. Hal yang positif, pemerintah akhirnya  segera membentuk Satgas Percepatan Penanganan Wabah Corona pada 14 Maret lalu. Hasilnya, ego sektoral yang terjadi mulai lumer meski belum sepenuhnya solid. Sebagai contohnya, untuk memutuskan apakah data pasien covid-19 perlu dibuka ke publik saja perdebatannya berlangsung alot, sebab antara dokter yang menangani pasien dengan ahli kesehatan masyarakat punya sudut pandang berbeda. Saat ini sudah terbentuk kesadaran bahwa di tengah keterbatasan yang ada, kerja sama lintas disiplin ilmu itu mutlak diperlukan. Dalam menghadapi wabah pandemik, harus dengan pendekatan One Health yang mengintegrasikan berbagai sektor untuk bekerja bersama-sama.

Pembelajaran kasus pandemik ini, secara khusus terkait media masuk kategori terutama pada seringnya salah kutip atau membuat judul berita yang bombastis atau clickbait. Media biasa ingin tahu banyak tentang sebuah isu, hanya saja terkadang dalam memberitakan isu pandemik corona ini karena kurang memahami persoalan lalu mencari narasumber pakar yang berbeda-beda disiplin ilmu dan kapasitasnya sehingga membingungkan masyarakat. Media tentunya harus berkonsolidasi untuk melihat apa sebetulnya yang perlu diketahui masyarakat, sehingga dapat berperan dalam memberikan pemahaman kepada publik agar tidak memberikan stigma negatif terhadap warga yang terpapar virus corona atau positif mengidap Covid-19. Musuh besar tentunya dialamatkan kepada kita, masyarakat yang gandrung dalam penggunaan media sosial dengan ringannya meng-share berita-berita hoaks. Namun, di tengah berbagai persoalan tersebut, kita harus optimistis wabah corona ini dapat diatasi asal segenap komponen masyarakat bersatu padu, apapun peran kita sebagai individu dan media sangat besar dalam menekankan pentingnya kampanye kesehatan masyarakat. Jangan membiarkan semuanya dengan pendekatan medis-klinis, kenyataan dokter spesialis di rumah sakit tidak akan mampu menangani ledakan (pasien) kalau tidak dilakukan pendekatan kesehatan masyarakat dan ini akan mengurangi beban dan menjaga keselamatan petugas kesehatan itu sendiri.

Penerapan kebijakan lockdown walaupun terlambat, apapun merupakan upaya pencegahan meluasnya virus Covid-19 ini dalam konteks pengurangan risiko bencana.  Pandemi corona sebenarnya seperti sekam yang membakar di Tanah Air. Tapi sebelum memadamkan apinya, pemerintah lebih fokus ke dampaknya. Kebijakan untuk melakukan pembantasan sosial berskala besar (PSBB) awalnya mandek di tengah jalan, langkah beberapa gubernur dan bupati atau walikota untuk menerapkan “karantina wilayah” juga harus mundur satu langkah. Catatan besar inilah yang harus digaris bawahi, kurangnya koordinasi Pusat-Daerah merupakan kesan publik dalam menilai lambannya Pusat mengantisipasi bencana ini. Situasi di Jakarta memang sudah mengkhawatirkan, penderita Covid-19-nya tertinggi di negara ini yang positif sudah menyentuh lebih 1.000 kasus. Beberapa warga Jakarta yang memilih mudik sebelum lebaran memicu penyebaran virus ini semakin besar di daerah. Penanganannya cukup mencemaskan lantaran fasilitas kesehatan terbatas. Karena itu, sorotan publik terhadap alokasi dana stimulus ratusan triliun sebaiknya diutamakan untuk menangani penyebaran Covid-19 terlebih dulu. Persoalan ekonomi akan lebih mudah diatasi jika penyakit tertangani, dalam situasi ini harus fokus pada akar masalah, yaitu pandemi corona, segala daya diarahkan untuk menghentikan penyebarannya. Apalagi, dana pemerintah terbatas sehingga masalah saat ini bukan semata-mata sisi permintaan, tapi pasokan terbatas disebabkan kegiatan usaha melemah karena pergerakan orang dibatasi untuk mencegah penyebaran virus corona.

Di tengah kemelut pandemi Covid-19, menjadi hal yang wajar bagi kita untuk mempertanyakan kapan pandemi corona akan berakhir. Pandemi corona memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat, beberapa ahli dari sejumlah institusi di Indonesia telah membuat prediksi tersebut dengan model perhitungan yang berbeda-beda. Ahli statistika dan alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada (FMIPA UGM) memprediksi, pandemi Covid-19 akan berhenti pada 29 Mei 2020 di Indonesia. Model yang dibuat dalam prediksi ini dinamai model probabilistik yang didasarkan pada data nyata, atau disebut dengan probabilistic data-driven model (PPDM). Prediksi tersebut menyebutkan bahwa akan terdapat minimal 6.174 orang yang positif terinfeksi virus corona. Prediksi bahwa pandemi corona akan selesai pada akhir Mei tersebut bisa berjalan jika ada intervensi ketat pemerintah seperti partial lockdown. Pandemi virus corona (Covid-19) benar-benar menguji kapasitas sebuah negara untuk mengatasi dan menanganinya. Ternyata negara yang berstatus negara paling bahagia di dunialah yang paling siap menghadapi pandemi tersebut, seperti Finlandia, Denmark, Swiss, Islandia, dan Norwegia. Negara-negara tersebut memiliki sistem keselamatan sosial dan sistem pendukung lainnya yang lebih siap dan solid sebelum pandemi virus corona melanda negara tersebut. Finlandia merupakan negara paling bahagia di dunia dalam tiga tahun berturut-turut versi World Happiness Report yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan itu dikeluarkan pada 20 Maret lalu bertepatan dengan Hari Kebahagiaan Internasional. Negara tersebut dinilai paling bahagia karena enam variabel, yakni dukungan pendapatan, kebebasan, kepercayaan, ekspektasi kesehatan, dukungan sosial, dan kedermawanan. Semoga Indonesia bisa menyusulnya, InsyaAllah.

Advertisement
Advertisement
Editor : Perdana Bayu Saputra

Artikel Terkait

Bukan Lagi Buruh Kurikulum, Lulusan Keguruan Kini Jadi Wali Kebudayaan

Bukan Lagi Buruh Kurikulum, Lulusan Keguruan Kini Jadi Wali Kebudayaan

Prof. Dr. Harsono, S.U., dari FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta mengutarakan opini terkait lulusan keguruan sebagai wali kebudayaan.

Ilmu yang Berkah Berawal dari Proses yang Jujur

Ilmu yang Berkah Berawal dari Proses yang Jujur

Dr. Laili Etika Rahmawati, M.Pd., Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berpendapat terkait ilmu yang berkah berawal dari proses yang jujur.

Sumpah Pemuda di Era AI: Jangan Sampai Kita Canggih tetapi Kehilangan Jati Diri

Sumpah Pemuda di Era AI: Jangan Sampai Kita Canggih tetapi Kehilangan Jati Diri

Dr. Dwi Haryanti, M.Hum., Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMS menyoroti perayaan Hari Sumpah Pemuda di era digitalisasi dan AI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer