Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penghargaan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten Karanganyar 2020 tersebut, diberikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali, Jumat (30/4) lalu.
”Jangan hanya sekadar penghargaan saja. Tetapi WTP yang bersih,” terang Bagus Selo, Minggu (2/5).
Bersih yang dimaksud, lanjut Bagus, meskipun telah berhasil memperoleh predikat WTP, belum tentu dalam pelaksanaan atau pelaporannya tidak ada pelanggaran.
”Ya harus bersih. Karena setelah menerima WTP itu, belum tentu tidak ada pelanggaran hukum. Karena sifatnya itu baru laporan standar akuntansi pemerintahan. Hanya asas kepatuhan saja,” terangnya.
Namun demikian, politikus Partai Demokrasi Perjuangan (PDI P) tersebut mengaku berterima kasih kepada BPK dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang sebelumnya telah melakukan penataan atau pengelolaan yang baik.
”Yang jelas, kami berharap tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan dalam pembinaan dan pengawasan keuangan daerah. WTP ini sangat penting, terutama sebagai syarat dalam mendapatkan dana insentif daerah (DID), yang nantinya untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bagus.
Bupati Karanganyar Juliyatmono menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendapatkan tujuh kali berturut-turut predikat WTP dari BPK. Penghargaan tersebut merupakan prestasi yang luar biasa yang ditunjukan oleh keluarga besar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Karanganyar. Yang sebelumnya telah bersinergi dengan masyarakat dan terutama dengan kalangan DPRD Kabupaten Karanganyar.
”Yang paling penting adalah sinergitas, baik antara pemerintah, masyarakat dan DPRD. Terus berkembang dan selalu support agar pemerintah nantinya bisa mendapatkan yang lebih baik,” singkat bupati. (rud/adi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



