Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jelang Hari Jadi, Pemkab Karanganyar Raih WTP Ke-8

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
BERTURUT-TURUT: Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kantor Wilayah (Kanwil), Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Maria Sri Nuryati memberikan piagam penghargaan WTP kepada Bupati Juliyatmono, Senin (11/10) kemarin. (RUDI HARTONO
BERTURUT-TURUT: Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kantor Wilayah (Kanwil), Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Maria Sri Nuryati memberikan piagam penghargaan WTP kepada Bupati Juliyatmono, Senin (11/10) kemarin. (RUDI HARTONO
KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Raihan WTP ini kali ke delapan secara berturut – turut.

Bupati Karanganyar Juliyatmono berharap agar kementerian keuangan mengeluarkan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) di awal tahun. Dengan harapan agar pengelolaan keuangan daerah bisa langsung terserap dan tepat waktu.

”Kami (pemerintah kabupaten,Red) sudah delapan kali mendapatkan penghargaan itu. Maka kami minta agar dipermudah mendapatkan juknis terkait penggunaan anggaran tersebut. Kami tidak ingin juknisnya terlambat, justru akan membebani organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan anggaran tersebut,” terang Bupati, kemarin (12/10).

Di sisi lain, Bupati bersyukur kembali meraih penghargaan tersebut sejak 2014 lalu. Terlebih raihan itu menjelang Hari Jadi Ke-104 Kabupaten Karanganyar. Dua tahun terakhir mendapatkan WTP plus. Sebab menyampaikan laporan keuangan selalu di awal tahun. Perlu diketahui, pada 2020 lalu, Pemkab Karanganyar mendapatkan DAK Rp 42 miliar. Namun pada tahun ini hanya mendapatkan Rp 21 miliar.

”Meskipun mengalami penurunan, kami tetap optimis dan terus semangat melaporkan apa yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kantor Wilayah (Kanwil), Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Maria Sri Nuryati dalam paparannya lebih menekankan terhadap pengelolaan dana desa. Maria mengharapkan pemerintah desa segera menyelesaikan peraturan desa (Perdes) dan APBDes pada Desember mendatang. Sehingga pada awal tahun dana desa segera direalisasikan.

”Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah kabupaten. Yakni untuk tahun berikutnya agar dilakukan percepatan penyusunan peraturan bupati (Perbup) pembagian dana desa, perdes dan APBDes. Kemudian, pengajuan pencairan dana desa ke KPPN agar tidak menunggu banyak atau beberapa desa siap salur. Termasuk melakukan perekaman data capaian output dana desa pada OM SPAN dengan data yang valid. Melakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN setempat atau Kanwil Djb Jateng,” tegasnya. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Sambut Hari Jadi Ke-10 Kabupaten Karanganyar, Pemkab Gelar Khitanan Masal

Sambut Hari Jadi Ke-10 Kabupaten Karanganyar, Pemkab Gelar Khitanan Masal

Sebanyak 200 anak mengikuti kegiatan khitan masal di Masjid Agung Madaniyah, Kamis (12/11/2026).

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Penanganan Kebakaran Gunung Lawu Sedot BTT Karanganyar Rp 4,7 Miliar

Penanganan Kebakaran Gunung Lawu Sedot BTT Karanganyar Rp 4,7 Miliar

Pemadaman kebakaran Gunung Lawu menyedot anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Karanganyar sebesar Rp 4,7 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer