Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemanfaatan Tanah Kas Desa Bergeser, Bupati Ingatkan Kades Harus Patuh Regulasi

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
PEMBINAAN: Bupati Karanganyar Juliyatmono memberikan arahkan kepada perangkat desa belum lama ini. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
PEMBINAAN: Bupati Karanganyar Juliyatmono memberikan arahkan kepada perangkat desa belum lama ini. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Bupati Karanganyar Juliyatmono banyak mendapatkan laporan tentang pemanfaatan tanah kas desa yang tidak sesuai regulasi. Karena itu, pemkab mempertegas aturan tersebut agar kepala desa tidak seenaknya mengubah peruntukan tanah kas desa.

“Itu agar mekanismenya jelas dan bisa dipenuhi dengan baik,” terang Bupati usai launching SPPT PBB P2 di rumah dinas bupati belum lama ini.

Laporan yang diterima Yuli, sapaan akrab Juliyatmono, perangkat desa maupun kepala desa berjalan sendiri-sendiri dalam mengelola tanah kas desa.

“Kalau mau diubah sebenarnya boleh, tetapi harus ada mekanisme yang jelas, dan tata kelola yang benar-benar bisa bermanfaat. Tidak hanya bagi pemerintah desa, tetapi juga masyarakat sekitar,” urai bupati.

Yuli mencontohkan, tanah kas diubah untuk pengembangan ekonomi dengan disewakan kepada pihak ketiga selama sepuluh tahun. Ketika kepala desa yang menyewakan sudah tidak menjabat atau meninggal dunia, apakah lahan tersebut nanti bisa kembali ke desa?.

“Itu harus dipikirkan. Semua pendapatan harus jelas. Keluar masuknya anggaran melalui mekanisme, jadi nanti (tanah kas desa) dapat digunakan lagi,” ungkap dia.

Lebih lanjut diterangkan Yuli, fungsi control bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Karanganyar yakni melakukan pendampingan pemerintah desa yang menggunakan tanah kas desa.

“Kepala desa itukan jabatan politis. Jadi waktunya tidak terlalu konsen di bidang administrasi. Tapi mereka harus tahu mekanismenya (pengelolaan tanah kas desa), kepala desa harus paham dan bisa menguasai persoalan tersebut,” bebernya.

Kepala Dispermades Karanganyar Sundoro Budi Karyanto menjelaskan, pihaknya menguatkan sosialisasi penggunaan tanah kas desa yang baik dan benar di tengah banyaknya perubahan pemanfaatan, baik di sektor ekonomi maupun pariwisata.

“Kalau ditanya berapa (perubahan pemanfaatan tanah kas desa), yang jelas ada dan banyak. Makanya kami fokus untuk melakukan sosialisasi itu lagi. Jangan sampai menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” tegasnya, Jumat (21/1). (rud/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Nyalon Pilkades, Pemkab Karanganyar Ingatkan Perangkat Desa Harus Mundur

Nyalon Pilkades, Pemkab Karanganyar Ingatkan Perangkat Desa Harus Mundur

Perangkat desa yang berniat maju dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2027 harus siap meninggalkan jabatannya.

Pemkab Karanganyar Siapkan Rp 9 Miliar untuk Pilkades di 144 Desa

Pemkab Karanganyar Siapkan Rp 9 Miliar untuk Pilkades di 144 Desa

Pemkab Karanganyar menggelontorkan anggaran Rp 9 miliar untuk pelaksanaan pilkades serentak 2027.

Sejumlah Bankeu Desa di Karanganyar Dicoret, Dispermades Beberkan Penyebabnya

Sejumlah Bankeu Desa di Karanganyar Dicoret, Dispermades Beberkan Penyebabnya

Sejumlah usulan lewat pokok pikiran DPRD Karanganyar dicoret pemkab. Nantinya dialihkan ke pokir lain di APBD Perubahan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer