Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Karanganyar Ingatkan Tiga Hal Kerawanan dalam PPDB

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
KOORDINASI: Unsur pendidikan dan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Karanganyar, mengikuti rakor persiapan PPDB tahun ajaran 2022/2023, kemarin. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KOORDINASI: Unsur pendidikan dan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Karanganyar, mengikuti rakor persiapan PPDB tahun ajaran 2022/2023, kemarin. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Kalangan DPRD Karanganyar mengingatkan kerawanan konflik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Terutama terkait jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) diminta mengawasi ketat proses tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Karanganyar Sari Widodo mengungkapkan, secara keseluruhan persiapan PPDB di Karanganyar sudah sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022.

”Ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi. Yakni terkait peta zonasi yang mungkin banyak masyarakat belum paham, kemudian jalur afirmasi yang menggunakan surat keterangan tidak mampu, serta jalur perpindahan orang tua. Ketiga poin ini rentan menjadi persoalan dalam penerimaan PPDB serta penyandang disabilitas,” kata Sari, Kamis (19/5).

Sari mengatakan, yang perlu diantisipasi dalam zonasi yakni adanya jarak dengan lokasi sekolah berada. Pasalnya dicontohkan Sari, seperti di wilayah Jatipuro, ada dua sekolah yang berdekatan dalam satu desa yang sama.

Kemudian terkait jalur afirmasi, khusus dalam penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) benar-benar harus dicek. Apakah keterangan tidak mampu tersebut sesuai dengan data yang ada di dinsos, atau hanya menggunakan surat keterangan dari kepala desa.

Lantas, untuk jalur perpindahan orang tua, petugas atau panitia penerimaan harus bisa mengecek dengan benar. Karena sesuai dengan ketentuan setidaknya perpindahan tersebut minimal satu tahun.

”Selain itu karena sebagian besar pelaksanaan PPDB digelar secara daring, disdikbud harus menyediakan fasilitas internet sebagai penunjang. Kerjasama dengan dinas terkait untuk bisa memberikan fasilitas internet yang benar-benar bisa membantu masyarakat dalam proses PPDB itu,” tegas Sari.

Kepala Disdikbud Kabupaten Karanganyar Yopi Eko Wibowo menjelaskan, persiapan PPDB online saat ini sudah dilakukan secara maksimal. Terkait jalur zonasi, pihaknya sudah mengajak camat dan kepala desa untuk bisa mensosialisasikan ke warga.

Kemudian terkait dengan jalur afirmasi bagi keluarga yang tidak mampu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan dinas sosial. Sedangkan untuk jalur perpindahan orang tua, pihak dari dinas berharap agar panitia PPDB di masing - masing sekolah untuk bisa jeli dalam melakukan pendataan. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Guru Bersertifikat Habis, 55 Kepala SD Non Reguler di Karanganyar Dilantik

Guru Bersertifikat Habis, 55 Kepala SD Non Reguler di Karanganyar Dilantik

Disdikbud Karanganyar mengisi kekosongan jabatan kepala SD dengan melantik 55 guru sebagai kepala sekolah non-reguler.

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer