Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cegah BUMDes Bermasalah, Wajib Dilengkapi Perdes

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
TUKAR INFORMASI: Acara halal bihalal BUMDes se Kabupaten Karanganyar, kemarin. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
TUKAR INFORMASI: Acara halal bihalal BUMDes se Kabupaten Karanganyar, kemarin. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Antisipasi permasalahan hukum yang menimpa badan usaha milik desa (BUMDes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar mengharapkan setiap desa melengkapi syarat administrasi. Seperti memiliki peraturan desa atau berbadan hukum.

Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar Sundoro Eko Budi Karyanto mengungkapkan, persyaratan administrasi yang dimaksud adalah harus memiliki landasan hukum yang jelas. Seperti peraturan desa (perdes) dalam pembentukan BUMDes dan sumber daya manusia (SDM) yang nanti mengelola BUMDes.

”Ya jangan asal membuat desa wisata. Namun tahapan-tahapan dalam pembuatan perdes itu juga harus dilakukan. Jangan sampai wisatanya sudah berkembang pesat dan dikenal oleh masyarakat luas, akan tetapi perdesnya belum dibuat atau belum disahkan,” kata Sundoro.

Ditanya apakah semua desa wisata di Karanganyar sudah memiliki perdes atau landasan yang jelas dalam pengelolaan wisata mereka, mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mengaku, belum semua desa membuat atau mengesahkan perdes itu.

”Baru sekitar 25 persen saja dari jumlah desa wisata di Karanganyar yang mengesahkan perdes itu. Maka kami minta pemerintah desa bersama pengelola BUMDes segera mengesahkan perdesnya. Ini untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan,” tegas Sundoro.

Kabid Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar Teguh Hariono mengaku, secara regulasi, pengembangan desa wisata harus dilandasi aturan-aturan yang jelas, seperti perdes. Namun, untuk pengawasannya berada di dispermades. Pihaknya hanya memberikan pengawasan terkait dengan pengelolaannya pengembangan saja.

”Sudah 29 desa wisata yang menerima surat keputusan (SK) dari bupati sebagai desa wisata mandiri dan berkembang. Lima desa lainnya saat ini masih rintisan,” ucapnya. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Karanganyar Kirim 197 Atlet dan Pelatih di Popda Jateng 2026

Karanganyar Kirim 197 Atlet dan Pelatih di Popda Jateng 2026

Sebanyak 197 atlet dari Karanganyar dikirim untuk tampil di Popda Jateng 2026.

Pasar Jadul Sapta Tirta Pablengan Matesih Kembali Bergeliat, Pemkab Karanganyar Masukkan dalam Agenda Wisata Edukasi Sejarah

Pasar Jadul Sapta Tirta Pablengan Matesih Kembali Bergeliat, Pemkab Karanganyar Masukkan dalam Agenda Wisata Edukasi Sejarah

Wisata Sapta Tirta Pablengan, Matesih disulap jadi pasar jadul. Aneka jajanan tradisional ditawarkan.

Nyalon Pilkades, Pemkab Karanganyar Ingatkan Perangkat Desa Harus Mundur

Nyalon Pilkades, Pemkab Karanganyar Ingatkan Perangkat Desa Harus Mundur

Perangkat desa yang berniat maju dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2027 harus siap meninggalkan jabatannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer