Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menjelaskan, pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak masih rendah. Hal itu terungkap dari keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/31/ Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 dan Rencana Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Karanganyar Tahun 2021.
”Ada beberapa target yang belum tercapai. Seperti pajak parkir yang ditargetkan sebesar Rp 300 juta hanya terealisasi Rp 225 juta atau 75 persen saja. Kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan dari target Rp 50 juta hanya terealisasi Rp 31 juta atau 62 persen. Dua-duanya dikelola Badan Keuangan Daerah (BKD),” kata Bagus kepada Jawa Pos Radar Solo, Kamis (7/7).
Kemudian, lanjut Bagus, realisasi retribusi pelayanan persampahan yang dikelola dinas lingkungan hidup (DLH) dari target Rp 375 juta, hanya terealisasi Rp 338 juta atau 90 persen. Serta realisasi retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) pada dinas perdagangan tenaga kerja koperasi dan UKM dimana target sebesar Rp 75 juta hanya terealisasi Rp 56 juta atau 75 persen.
”Satu lagi pada dinas pertanian, pangan dan perikanan untuk realisasi retribusi penjualan produksi usaha daerah yang ditargetkan sebesar Rp 334 juta, hanya terealisasi sebesar Rp 112 juta atau 33 persen saja,” terang Bagus.
Bagus mengakui secara umum realisasi pendapatan daerah pada 2021 lalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sekitar 2,10 persen. Namun demikian, lima OPD tersebut belum maksimal dalam mendongkrak PAD.
Untuk itu, Bagus mengharapkan agar pemerintah kabupaten dalam menerapkan target berbasis potensi riil, dilakukan identifikasi untuk perbaikan pencapaian kinerja.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato mengungkapkan, belum tercapainya realisasi pajak parkir disebabkan karena pandemi Covid-19.
”Memang pajak parkir targetnya belum bisa terpenuhi karena beberapa wajib pajak nunggak. Seperti pajak parkir sementara digunakan untuk menutup operasional yang lain,” tandasnya. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




