Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Karanganyar Terus Godok Perbup Pengelolaan Tanah Bengkok

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
BERMASALAH: Personel Satpol PP Karanganyar menyegel bangunan di tanah kas desa Gedongan, Colomadu, beberapa waktu lalu. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
BERMASALAH: Personel Satpol PP Karanganyar menyegel bangunan di tanah kas desa Gedongan, Colomadu, beberapa waktu lalu. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Peraturan bupati (perbup) tentang pengelolaan tanah bengkok milik pemerintah desa masih dalam pembahasan bersama pemerintah provinsi. Perbup tersebut untuk menata tanah bengkok agar tidak beralih fungsi seperti di sejumlah desa yang kini bermasalah.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar Metty Teresia mengungkapkan, terkait alih fungsi tanah desa yang menyebabkan pemerintah kabupaten diprotes warga, pemerintah akhirnya membuat regulasi.

”Kemarin sudah kami ajukan ke beliau pak bupati. Tapi karena sesuai dengan peraturan, jika ada perubahan produk hukum di daerah, maka harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi,” terangnya.

Metty menjelaskan, dalam perbup tersebut pemerintah akan mengatur pengelolaan tanah bengkok. Terutama dalam mekanisme peralihan tanah bengkok yang dikelola oleh perangkat desa. Kemudian dirubah menjadi tanah kas desa agar pendapatan dari pengelolaan tersebut bisa masuk ke kas desa.

”Sebenarnya boleh-boleh saja tanah bengkok milik perangkat desa itu beralih status menjadi tanah kas desa. Tapi ada mekanismenya, ada musyawarah dulu dengan pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa (BPD), kemudian ada persetujuan dari pak bupati,” imbuhnya.

Metty menambahkan, dalam draf perbup tersebut, pihaknya juga melarang perangkat desa menyewakan tanah bengkok mereka ke pihak tiga lebih dari setahun.

”Kalau mau lebih ya nanti harus beralih jadi tanah kas desa. Kemudian perangkat desa nanti akan menerima tambahan penghasilan dari sewa tanah kas tersebut,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar Sundoro mengaku segera memberlakukan sanksi terhadap perangkat desa yang mengalih fungsikan tanah bengkok untuk pengembangan usaha. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Nyalon Pilkades, Pemkab Karanganyar Ingatkan Perangkat Desa Harus Mundur

Nyalon Pilkades, Pemkab Karanganyar Ingatkan Perangkat Desa Harus Mundur

Perangkat desa yang berniat maju dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2027 harus siap meninggalkan jabatannya.

Pemkab Karanganyar Siapkan Rp 9 Miliar untuk Pilkades di 144 Desa

Pemkab Karanganyar Siapkan Rp 9 Miliar untuk Pilkades di 144 Desa

Pemkab Karanganyar menggelontorkan anggaran Rp 9 miliar untuk pelaksanaan pilkades serentak 2027.

Sejumlah Bankeu Desa di Karanganyar Dicoret, Dispermades Beberkan Penyebabnya

Sejumlah Bankeu Desa di Karanganyar Dicoret, Dispermades Beberkan Penyebabnya

Sejumlah usulan lewat pokok pikiran DPRD Karanganyar dicoret pemkab. Nantinya dialihkan ke pokir lain di APBD Perubahan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer