Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar Metty Teresia mengungkapkan, terkait alih fungsi tanah desa yang menyebabkan pemerintah kabupaten diprotes warga, pemerintah akhirnya membuat regulasi.
”Kemarin sudah kami ajukan ke beliau pak bupati. Tapi karena sesuai dengan peraturan, jika ada perubahan produk hukum di daerah, maka harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi,” terangnya.
Metty menjelaskan, dalam perbup tersebut pemerintah akan mengatur pengelolaan tanah bengkok. Terutama dalam mekanisme peralihan tanah bengkok yang dikelola oleh perangkat desa. Kemudian dirubah menjadi tanah kas desa agar pendapatan dari pengelolaan tersebut bisa masuk ke kas desa.
”Sebenarnya boleh-boleh saja tanah bengkok milik perangkat desa itu beralih status menjadi tanah kas desa. Tapi ada mekanismenya, ada musyawarah dulu dengan pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa (BPD), kemudian ada persetujuan dari pak bupati,” imbuhnya.
Metty menambahkan, dalam draf perbup tersebut, pihaknya juga melarang perangkat desa menyewakan tanah bengkok mereka ke pihak tiga lebih dari setahun.
”Kalau mau lebih ya nanti harus beralih jadi tanah kas desa. Kemudian perangkat desa nanti akan menerima tambahan penghasilan dari sewa tanah kas tersebut,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar Sundoro mengaku segera memberlakukan sanksi terhadap perangkat desa yang mengalih fungsikan tanah bengkok untuk pengembangan usaha. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




