Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengurus Apindo Karanganyar Joko Mulyanto mengungkapkan, setelah rapat sidang pengupahan, belum ada titik temu UMK yang akan diusulkan ke pemerintah provinsi.
”Ya belum ada hasilnya, masih tetap sama. Penghitungannya antara serikat dan pengusaha berbeda. Ya kalau nanti dalam penentuan UMK tidak sesuai PP 36 tahun 2021, kami menyatakan segera melakukan gugatan ke PTUN,” kata Joko kepada jawa pos radar solo, Kamis (1/12).
Joko mengungkapkan, tidak hanya di tingkat Kabupaten, saat ini Apindo pusat juga telah melakukan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan hasil sebagai dasar penentuan UMK atau UMP di tahun berikutnya.
”Kami Apindo menganggap Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023 masih cacat hukum. Oleh karena itu, maka kami mengharapkan untuk penetapan tersebut sesuai dengan PP 36 tahun 2021,” kata Joko.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kabupaten Karanganyar Haryanto mengungkapkan, pembahasan dewan pengupahan untuk penentuan UMK menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022.
Di mana dalam usulan tersebut serikat pekerja mengusulkan agar UMK 2023 Rp 2.218.537,82. Sedangkan Apindo bersikukuh sesuai dengan penghitungan dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 sebesar Rp 2.116.352,50.
”Kalau sesuai dengan jadwal, hari ini (kemarin) hasil dari rapat sudah diusulkan ke gubernur. Karena paling lambat 7 Desember diumumkan UMK,” terang Haryanto. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


