Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembahasan UMK Memanas, Apindo Karanganyar Ancam Gugat ke PTUN

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
TARIK ULUR: Pembahasan usulan UMK Kabupaten Karanganyar 2023. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
TARIK ULUR: Pembahasan usulan UMK Kabupaten Karanganyar 2023. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karanganyar mengancam akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila penetapan upah minimum kabupaten (UMK) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Tergugat mulai dari pemerintah daerah hingga gubernur Jawa Tengah.

Pengurus Apindo Karanganyar Joko Mulyanto mengungkapkan, setelah rapat sidang pengupahan, belum ada titik temu UMK yang akan diusulkan ke pemerintah provinsi.

”Ya belum ada hasilnya, masih tetap sama. Penghitungannya antara serikat dan pengusaha berbeda. Ya kalau nanti dalam penentuan UMK tidak sesuai PP 36 tahun 2021, kami menyatakan segera melakukan gugatan ke PTUN,” kata Joko kepada jawa pos radar solo, Kamis (1/12).

Joko mengungkapkan, tidak hanya di tingkat Kabupaten, saat ini Apindo pusat juga telah melakukan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan hasil sebagai dasar penentuan UMK atau UMP di tahun berikutnya.

”Kami Apindo menganggap Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023 masih cacat hukum. Oleh karena itu, maka kami mengharapkan untuk penetapan tersebut sesuai dengan PP 36 tahun 2021,” kata Joko.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kabupaten Karanganyar Haryanto mengungkapkan, pembahasan dewan pengupahan untuk penentuan UMK menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022.

Di mana dalam usulan tersebut serikat pekerja mengusulkan agar UMK 2023 Rp 2.218.537,82. Sedangkan Apindo bersikukuh sesuai dengan penghitungan dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 sebesar Rp 2.116.352,50.

”Kalau sesuai dengan jadwal, hari ini (kemarin) hasil dari rapat sudah diusulkan ke gubernur. Karena paling lambat 7 Desember diumumkan UMK,” terang Haryanto. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Apindo Karanganyar Dorong Pemkab Tingkatkan Layanan Izin Usaha

Apindo Karanganyar Dorong Pemkab Tingkatkan Layanan Izin Usaha

Apindo Karanganyar menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan serta koordinasi dalam pengurusan perizinan dan dokumentasi perusahaan di lingkungan DPMPTSP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer