Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasus BUMDes Berjo, OPD Desak Segera Kaji Perdes

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
BAHAN KONFLIK: DPRD Kabupaten Karanganyar melakukan audiensi dan klarifikasi dengan pengurus BUMDes Berjo dan Pemerintah Desa Berjo. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
BAHAN KONFLIK: DPRD Kabupaten Karanganyar melakukan audiensi dan klarifikasi dengan pengurus BUMDes Berjo dan Pemerintah Desa Berjo. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARKARANGANYAR.COM – Carut marut kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo, akhirnya sampai ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo, bersama dengan anggota komisi A melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan pengurus BUMDes, Pemerintah Desa Berjo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berjo, kemarin. Acara ini juga dihadiri sejumlah dinas terkait, seperti dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (Dispermades), inspektorat dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.

Permasalahan BUMDes Berjo, menyeret kepala desa berjo setempat Suyatno dan pengurus BUMDes Eko Kamsono ke meja hijau.

"Solusi secepatnya adalah melakukan revisi terhadap peraturan desa (perdes), khususnya terkait dengan BUMDes. Yang jadi masalah itu kepengurusan terhadap BUMDes. Perda juga lemah dan kuasa penuh memang ada di kepala desa," terang Bagus Selo.

Disisi lain, Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar Zulfikar Hadid mengungkapkan, pemkab secepatnya akan berkonsultasi kepada kementerian, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa untuk mengetahui wewenang dari pelaksana tugas kepala desa.

"Kami akan segera konsultasikan ke kementerian, agar nanti dalam penyusunan peraturan desa tidak rancu.  Serta meminta untuk penjelasan terhadap wewenang dari pelaksana tugas (PLt) kepala desa," ungkap Zulfikar Hadid.

Diungkapkan Hadid, Pemkab Karanganyar sebenarnya ingin BUMDes Berjo nanti bisa menjadi salah satu pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan regulasi. Ini agar bisa menjadi percontohan dari BUMDes yang lain yang ada di Karanganyar. (rud/nik/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kejari Karanganyar Serahkan Hasil Lelang Rampasan Korupsi BUMDes Berjo, Segini Nilanya

Kejari Karanganyar Serahkan Hasil Lelang Rampasan Korupsi BUMDes Berjo, Segini Nilanya

Kejari Karanganyar serahkan uang hasil lelang barang rampasan perkara tindak pidana korupsi BUMDes Berjo (2019–2024) bernilai ratusan juta rupiah.

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Alih Status 2.981 PPPK Paruh Waktu Karanganyar, Ini Progres dari Pemkab

Ribuan PPPK paruh waktu di Karanganyar dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis tunggu nasib.

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD

Pemkab dan DPRD Karanganyar kebuh pembahasan raperda kepramukaan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer