Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo, bersama dengan anggota komisi A melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan pengurus BUMDes, Pemerintah Desa Berjo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berjo, kemarin. Acara ini juga dihadiri sejumlah dinas terkait, seperti dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (Dispermades), inspektorat dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
Permasalahan BUMDes Berjo, menyeret kepala desa berjo setempat Suyatno dan pengurus BUMDes Eko Kamsono ke meja hijau.
"Solusi secepatnya adalah melakukan revisi terhadap peraturan desa (perdes), khususnya terkait dengan BUMDes. Yang jadi masalah itu kepengurusan terhadap BUMDes. Perda juga lemah dan kuasa penuh memang ada di kepala desa," terang Bagus Selo.
Disisi lain, Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar Zulfikar Hadid mengungkapkan, pemkab secepatnya akan berkonsultasi kepada kementerian, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa untuk mengetahui wewenang dari pelaksana tugas kepala desa.
"Kami akan segera konsultasikan ke kementerian, agar nanti dalam penyusunan peraturan desa tidak rancu. Serta meminta untuk penjelasan terhadap wewenang dari pelaksana tugas (PLt) kepala desa," ungkap Zulfikar Hadid.
Diungkapkan Hadid, Pemkab Karanganyar sebenarnya ingin BUMDes Berjo nanti bisa menjadi salah satu pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan regulasi. Ini agar bisa menjadi percontohan dari BUMDes yang lain yang ada di Karanganyar. (rud/nik/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




